Senin, 15 June 2020

Tap MPRS Pembubaran PKI Bakal Dimasukan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila

PDI Perjuangan juga setuju agar ketentuan Pasal 7 RUU HIP yang menegaskan tentang ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila untuk dihapus.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Dalam sepekan terakhir, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi sorotan publik. Persoalannya tak hanya terbatas tidak dicantumkannya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tapi isu ingin meringkas Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila dalam draf RUU HIP. Penolakan pun tak hanya datang dari kalangan organisasi keagamaan, tapi juga sejumlah fraksi partai dan pemerintah pun menolak langkah tersebut.

Menanggapi isu ini, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan sudah menjadi kesepakatan negara menolak berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti, paham marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, hingga bentuk khilafahisme yang berpotensi mengancam eksistensi ideologi Pancasila.

Dia menerangkan dalam aspek yuridis bakal dikonkritkan dengan memasukan berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang keberadaan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dalam bagian menimbang dalam draf RUU HIP tersebut, seperti mencantumkan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam bagian menimbang atau mengingatkan. 

Hal penting lain, F-PDIP memberikan persetujuan menghapus ketentuan Pasal 7 draf RUU HIP yang mengatur tentang ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila. Bila ditelisik lebih dalam, rumusan norma Pasal 7 draf RUU HIP memang dapat menjadi celah paham atau ideologi lain bisa masuk.

Selengkapnya, rumusan Pasal 7 ayat (1) draf RUU HIP menyebutkan, Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.”

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, Ciri Pokok Pancasila berupa trisila yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Ayat (3)-nya menyebutkan, “Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong-royong.”

“Karena itu, PDI Perjuangan juga setuju agar ketentuan Pasal 7 RUU HIP yang menegaskan tentang ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila untuk dihapus,” ujar Rifqinizamy Karsayuda melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2020). (Baca Juga: Ini Kritikan Ormas Keagamaan Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua