Senin, 15 Juni 2020

Tap MPRS Pembubaran PKI Bakal Dimasukan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rifqi yang juga menjabat Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini menambahkan PDI Perjuangan perlu menegaskan sikap resminya ini. Soalnya, partai besutan Megawati Sukarnoputri ini dinilai kerap terpojok oleh berbagai pemberitaan terkait isu yang berkembang saat ini dalam pembahasan RUU HIP.

Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad  Mahfud MD mengatakan RUU HIP disusun dan menjadi usul insiatif DPR. Draf RUU tersebut sempat dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) sebelum akhirnya disahkan menjadi usul insiatif DPR pada Mei lalu. Namun, pemerintah belum menyodorkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

“Karena itu, pemerintah belum terlibat dalam pembahasan karena baru menerima draf RUU HIP. Pemerintah masih mempelajari terlebih dahulu draf yang disodorkan DPR,” kata Mahfud.   

Namun, dia berjanji saat pembahasan bersama DPR, pemerintah bakal menegaskan sikapnya agar mencantumkan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dalam konsideran dengan payung “Mengingat: Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002…”

“Kan dalam Pasal 2 Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPRS No. XXV/1966 masih terus berlaku,” ujar Mahfud mengingatkan.

Mantan Ketua MK ini menegaskan pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Baginya, pelarangan ideologi komunisme di Negara Kesaturan Republik Indonesia bersifat final. “Saya yang berada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan mempertahankan bahwa Pancasila yang kita anut adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bukan yang tri atau ekasila,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi menilai RUU HIP, kata Muhyiddin, telah memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila yakni gotong royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari esensi Pancasila itu sendiri. Hal ini secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal ini bentuk pengingkaran terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI berdasarkan pada 5 sila tersebut,” katanya. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua