Selasa, 16 June 2020

Pemerintah Minta Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Baleg DPR meminta surat resmi pemerintah yang ingin penundaan pembahasan RUU HIP.
Aida Mardatillah
Gedung DPR. Foto: RES

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR.



"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP," kata Mahfud saat bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Selasa (16/6/2020) seperti dikutip Antara.



Pemerintah juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat. "Jadi pemerintah tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," kata Mahfud. (Baca Juga: Tap MPRS Pembubaran PKI Bakal Dimasukan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila)



Mahfud mengatakan dari aspek substansi, Presiden Jokowi menyatakan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme ini masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.



"Pemerintah tetap berkomitmen Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang larangan komunisme Marxisme dan Leninisme itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," kata Mahfud dalam video yang disebar oleh Humas Kemenkopolhukam.



Mengenai rumusan Pancasila, katanya, pemerintah berpendapat rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. "Itu yang sah," ucap Mahfud.



Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya membahas dan memperhatikan pandangan dari banyak elemen masyarakat akhir-akhir ini terkait RUU HIP. Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP untuk memberi kesempatan teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan dari masyarakat. "Kita berharap DPR mencoba menerima masukan," kata dia.



Yasonna melanjutkan mengenai prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan nanti akan ditindak lanjuti dengan DPR, dan diharapkan masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang dan betul-betul melihat substansinya dengan baik. "Yang pasti seperti dikatakan Pak Menko bahwa Tap MPRS No 25 Tahun 1966 itu, bahkan sudah dipertegas kembali dalam Tap MPR No 1 Tahun 2003 bahwa itu tetap berlaku. Jadi, sebetulnya permasalahan di situ boleh kita katakan tidak perlu dikhawatirkan lagi termasuk mengenai Pancasila yang mana itu ada di pembukaan UUD Tahun 1945," tegasnya.



Apresiasi



Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan fraksinya mengapresiasi dan menyambut baik sikap pemerintah yang memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Menurut dia, Fraksi PAN menyambut baik sikap pemerintah yang sangat tanggap dan cepat menyikapi isu yang berkembang di masyarakat. Karena itu, sudah selayaknya DPR menindaklanjutinya, artinya pembahasan RUU HIP memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.



"Menkopolhukam Mahfud MD menyebut pemerintah meminta menunda pembahasan, itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan, apalagi pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19," kata Saleh di Jakarta, Selasa.



Menurut dia, pernyataan Mahfud itu didasarkan atas respons masyarakat terhadap RUU HIP karena sampai saat ini gelombang kritik dan penolakan sudah disuarakan berbagai elemen masyarakat termasuk ormas Islam. Dia mengatakan sikap yang paling bijak dalam merespons suara-suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya.



"Pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus, perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi, masih butuh waktu," ujarnya.



Dia meyakini kalau pembahasan RUU HIP ditunda, masyarakat akan memahami sehingga gelombang kritik dan penolakan akan berkurang karena bangsa Indonesia saat ini sedang fokus menangani Covid-19. Saleh berharap sikap pemerintah tersebut didengar semua fraksi, sehingga dapat menunda pembahasan RUU HIP tersebut.



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Baleg menunggu surat resmi pemerintah yang meminta penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). "Mekanismenya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi kami menunggu surat resmi pemerintah," kata Baidowi.



Dia menjelaskan, DPR berkirim surat secara resmi kepada pemerintah terkait RUU HIP, maka sikap pemerintah seharusnya juga disampaikan secara tertulis, apakah mau menunda, menolak, atau menyetujui pembahasan? Menurut dia, apabila pemerintah menolak membahas RUU HIP, maka RUU tersebut dikembalikan ke DPR dan tidak ada pembahasan lebih lanjut. "Jika disusun kembali, DPR punya kesempatan luas untuk menampung aspirasi," katanya. (ANT)


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua