Rabu, 17 June 2020

Antara Menunda atau Menghentikan Pembahasan RUU HIP?

Merombak total draf menjadi opsi yang harus diambil bila DPR tetap menginginkan pembahasan RUU HIP.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Setelah mendapat sorotan dalam dua pekan terakhir, pemerintah akhirnya meminta penundaan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idelogi Pancasila (RUU HIP) di DPR. Keputusan itu diambil setelah mempelajari materi muatan dan meminta masukan dari berbagai kalangan. Pemerintah pun meminta DPR agar banyak menyerap masukan dari masyarakat.

“Setelah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD di Jakarta, Selasa (16/6/2020) kemarin. (Baca Juga: Pemerintah Minta Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila)  

Keputusan pemerintah disambut baik sebagian anggota dewan di Parlemen. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid merespon positif sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP. Dia menilai sikap pemerintah ini tak hanya sebatas meminta penundaan pembahasan agar DPR menyerap banyak masukan masyarakat, tapi pembahasan RUU HIP yang kontroversial ini sebaiknya dihentikan.

Apalagi desakan berbagai elemen masyarakat dan sejumlah tokoh agar DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan. Sebab, terdapat banyak permasalahan fundamental dalam draf RUU HIP yang menimbulkan polemik di masyarakat. Selain tak memasukkan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dalam konsiderans terdapat pasal yang “memeras” Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

“Saya berharap Baleg DPR bergerak cepat melaksanakan harapan pemerintah dengan menghentikan pembahasan sekaligus mencabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” pintanya.

Sebelumnya, dari sembilan fraksi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat yang tidak menandatangani usulan RUU HIP menjadi usul insiatif DPR pada pada 12 Mei lalu. “Seharusnya pembahasan dihentikan saja. Insya Allah itu lebih sesuai dengan alasan pemerintah untuk fokus mengatasi Covid-19. Sebab kalau hanya ditunda, itu ibarat menunda bom waktu dan tetap menimbulkan keresahan masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai DPR semestinya segera menindaklanjuti harapan pemerintah untuk tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP. “Menkopolhukam menyebut pemerintah minta menunda pembahasan, itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan, apalagi pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19," kata Saleh.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua