Rabu, 17 June 2020

Antara Menunda atau Menghentikan Pembahasan RUU HIP?

Menurut dia, pernyataan Mahfud itu didasarkan atas respons masyarakat terhadap RUU HIP karena sampai saat ini gelombang kritik dan penolakan sudah disuarakan berbagai elemen masyarakat termasuk ormas Islam. Dia mengatakan sikap yang paling bijak merespons suara masyarakat tersebut adalah menghentikan atau menunda pembahasannya.

"Pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus, perlu penyamaan persepsi dan pandangan lagi, masih butuh waktu," ujarnya.

Sementara Anggota komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai bila pengusulnya tetap ingin membahas setelah mendapat banyak masukan dari masyarakat, maka draf RUU harus ditrombak total. Seperti Bab I Ketentuan Umum angka 1 yang menyebutkan, “Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Pertanyaannya, Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara dan cita hukum negara, apakah sudah tepat dan benar definisi tentang Pancasila semacam ini? Jelas ini definisi paling ngawur tentang Pancasila,” ujarnya.

Bagi Yanuar, redaksional definisi Pancasila dalam Bab I ketentuan umum angka 1 itu lebih tepat sebagai kedudukan atau fungsi Pancasila. Menurutnya, bila definisi Pancasila dibiarkan  sebagaimana tertuang dalam Bab I ketentuan umum angka 1, berpotensi menciptakan kekacauan berpikir di masyarakat luas.

Menurutnya, definisi Pancasila merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari lima sila. Contoh lain, ideologi Pancasila dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, “Pancasila adalah cita-cita dan keyakinan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang dan berupaya bersama sebagai suatu bangsa yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.”

Baginya, ideologi Pancasila tak hanya mencakup cita-cita dan keyakinan semata, tapi meliputi sistem pemikiran yang komprehensif dan terpadu tentang konsep hidup. “Perumus draft RUU ini harus hati-hati memberi makna terhadap ideologi Pancasila. Salah pikir bisa membuat salah konsep dalam RUU ini.”

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan hal semacam itu boleh jadi terlihat sepele. Namun bila tetap dituangkan dalam draf RUU HIP dan ditetapkan menjadi UU bakal berbahaya bagi persatuan dan kesatuan, serta stabilitas politik. Menurutnya, akibat kesalahan berpikir membuat substansi RUU HIP menjadi konsep aneh dan pemaksaan ide.

Seperti disebutkan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Padahal Pancasila tak hanya berisi keadilan sosial, namun terdapat empat sila lain. Karena itu, perumus draf RUU seolah serampangan dalam “memeras” Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. “Tidak cukup Pancasila itu hanya disimpulkan sebagai gotong royong. Gotong royong bukan substansi dasar Pancasila, Pancasila jauh lebih luas dan mendalam dari sekedar ekasila semacam ini,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua