Kamis, 18 June 2020

Kebijakan Ketenagakerjaan Melindungi Kepentingan Pekerja-Pengusaha

PHK bukan pilihan bagi pengusaha jika cashflow perusahaan tidak mendukung.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: BAS

Kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan Pemerintah di masa pandemi Covid-19 dan new normal bertujuan untuk sama-sama melindungi kepentingan pekerja dan pengusaha. Negara harus memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha karena sama-sama kesulitan menghadapi keadaan memaksa yang terjadi.

Misalnya, kebijakan tentang pembayaran THR, ditujukan untuk tetap menjamin pembayaran tunjangan bagi pekerja oleh pengusaha yang mempunyai kemampuan finansial, sekaligus memberikan kelonggaran jika pengusaha belum mampu. Tujuannya agar bisnis pengusaha tetap mampu bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani, mengatakan kunci penting mengatasi persoalan yang dihadapi bersama saat darurat nasional dan new normal akibat Covid-19 adalah dialog sosial. Dialog penting karena pengusaha dan pekerja menghadapi masalah yang sama, dan masalah dimaksud tidak dikehendaki. Itu pula sebabnya Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan kebijakan yang mempertimbangkan kelangsungan usaha di satu sisi, dan menghindari pemutusan hubungan kerja di sisi lain.

Adriani menambahkan sudah ada sekitar 1,7 juta pekerja yang terverifikasi terkena PHK dan dirumahkan di seluruh Indonesia. Jumlah riilnya lebih banyak karena masih ada yang belum terverifikasi. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, dibutuhkan kerjasama lintas sektor bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan. “Kebijakan sektor lain juga berdampak,” ujarnya dalam webinar bertema ‘Kelangsungan Usaha dan Hubungan Kerja di Era New Norma’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Rabu (17/6).

Survei Sosial Demografi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 2,52 persen dari 87.379 responden baru saja mengalami PHK akibat tempat mereka bekerja ditutup. Sedangkan 18,34 persen berstatus tetap pekerja tetapi dirumahkan. Dalam kondisi pandemi Covid-19, PHK atau merumahkan karyawan menjadi alternatif bagi perusahaan yang terpaksa tutup. Sebagian tidak dapat beroperasi karena penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sesuai Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK harus dirundingan bersama. Ini juga yang dimaksud dengan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha.

Secara hukum, keadaan memaksa (force majeur) dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Faktanya, sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan. Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Palu, misalnya, pernah mengabulkan permohonan PHK akibat kebijakan pemerintah yang berimbas pada operasionalisasi perusahaan. (Baca juga: Penting!!! Inilah Putusan-Putusan PHK Akibat Force Majeur)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua