Kamis, 18 June 2020

Komisi Kejaksaan Bakal Eksaminasi Tuntutan Kasus Novel, Tapi…

Baginya, pembuktian secara intensif menjadi penting karena pasal yang dikenakan berbeda. Menurutnya, bila sejak awal intensinya menyiram wajah, maka pasal dalam menuntut terdakwa Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Namun bila sudah dibuktikan dengan maksimal dan hasilnya tetap menyiram ke wajah dan mengenai ke wajah dapat menjerat dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP.

Sebelumnya, kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang merupakan anggota Polri aktif dari Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok ini dituntut dengan hukuman penjara 1 tahun penjara. Pembacaan rekuisitor jaksa dilakukan terpisah (splitsing) di PN Jakarta Utara. Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti dengan dakwaan subsider yakni Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. 

Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya akan memberi pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke badan Novel Baswedan, tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen dan menyebabkan cacat permanen.

Karena tidak memenuhi unsur sengaja itu, maka Ronny dan Rahmat dianggap tidak memenuhi dakwaan primer soal penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara). Keduanya dianggap hanya memenuhi dakwaan subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan termasuk menjadi perhatian sejumlah anggota Komisi III DPR yang bakal mempertanyakan tuntutan ini dalam rapat kerja dengan pimpinan Kejaksaan Agung. Kini, tinggal menunggu sikap Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang diketuai Djuyamto dan dua hakim anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta dalam waktu dekat ini.     

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua