Secara bertahap tempat-tempat pariwisata mulai dibuka di tengah situasi pandemi Covid-19 menjelang penerapan kenormalan baru atau new normal dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Namun, standar protokol kesehatan di sektor pariwisata ini dinilai perbedaan dengan protokol kesehatan pada umumnya. Karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diminta menerbitkan panduan protokol kesehatan di sektor pariwisata terutama bagi turis mancanegara.
“Kita sudah dengar soal CHS (Cleanlines, Health, and Safety) yang akan diterapkan, tapi belum ada regulasinya,” ujar. Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020). (Baca Juga: Yuk, Pahami Protokol di Pusat Perbelanjaan Saat New Normal)
Dia mengatakan sejumlah daerah mulai membuka destinasi wisata dengan protokol kesehatan. Namun, hal itu perlu pengawasan ketat terhadap para turis yang berwisata agar menjalankan standar operasional prosedur (SOP) protokol Kesehatan secara konsisten. Jika tidak, bukan tidak mungkin sektor pariwisata menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona.
Di tengah situasi kulminasi atau titik puncak pandemi Covid-19 di Indonesia, pembukaan tempat destinasi wisata belum dianjurkan. Hanya saja, pemerintah berpandangan perlu roda perekonomian dapat berputar di sektor pariwisata. Sebab, berbagai kegiatan mengundang keramaian dan lalu lintas orang berpotensi meningkatkan angka infeksi virus corona. “Karena itu, harus ada aturan protokol yang sangat ketat,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta adanya panduan protokol kesehatan khusus destinasi pariwisata dari pemerintah pusat, khususnya terkait daerah-daerah yang mulai menarik wisatawan agar bisa mengubah perilaku turis beradaptasi dalam fase new normal. Misalnya, standar pemakaian masker yang digunakan, kapasitas tempat wisata,, selalu mencuci tangan, physical distancing secara ketat harus tetap diterapkan.
“Physical distancing juga memaksa pengelola menerapkan pembatasan kapasitas orang dalam satu tempat hiburan, resto, transportasi, ataupun penginapan,” katanya.
Fikri menekankan pentingnya pengawasan pemerintah/pemerintah daerah dalam hal penerapan protokol kesehatan oleh pengelola tempat wisata dan hiburan. Hal ini harus terintegrasi dengan sektor perhubungan, keamanan dan ketertiban, serta sektor kesehatan saat penerapan new normal di sektor pariwisata.