Kamis, 18 June 2020

Koordinasi Antar Instansi, Kunci Gerakkan Ekonomi di Era New Normal

Untuk ke depan, pemerintah fokus pada new normal dan transformasi digital.
Fitri Novia Heriani
Menteri Koordinator dan Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto. Foto: RES

Ekonomi Indonesia cukup terpukul setelah Covid-19 masuk dan menyebar secara masif. Terkait hal tersebut, pemerintah terus memitigasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan kebijakan fiskal dalam APBN 2020, pemberdayaan UMKM, hingga program kemitraan umat.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Menteri Koordinator dan Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto, realisasi dari program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.

Penyaluran KUR tahun 2020 sampai dengan 30 April 2020 sudah mencapai Rp61,09 triliun atau 32,15% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, dengan outstanding sebesar Rp57,7 triliun, dan jumlah debitur sebanyak 1,7 juta orang. (Baca: Ini Tujuan Transformasi Digital Memasuki Masa Normal Baru)

“Berdasarkan provinsi, penyaluran KUR terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,” kata Airlangga dalam Webinar Rakyat Merdeka Insight: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Pasca-Covid19, Rabu (17/6).

Mengenai pembiayaan usaha Ultra Mikro dan Kecil, ada program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang ditujukan untuk kelompok wanita. Pembiayaan Mekaar meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penyaluran sebesar Rp17,5 triliun pada tahun 2019 dan diberikan untuk 6 juta nasabah. Sementara dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk program Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp3 triliun di tahun 2019 dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun agar rangkaian kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Airlangga mengingatkan perlunya koordinasi antara kementerian/lembaga, terutama untuk mengembangkan UMKM. Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mengembangkan UMKM ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan UMKM.

Untuk Langkah ke depan, pemerintah fokus pada kebijakan new normal hingga transformasi digital. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga mengupayakan transformasi digital karena terjadinya perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Selain itu, ada peningkatan pemanfaatan teknologi digital yang membuat transformasi digital mengalami percepatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua