Jumat, 19 June 2020

Melihat Lagi Kontroversi Status Justice Collaborator Nazaruddin

“Bahwa Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK). Bahwa diberikannya Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat Administratif maupun syarat substantif. Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” terangnya. (Baca: SEMA Whistle Blower Bukan Kebijakan Pembebasan Hukuman)

Alasan JC untuk CMB tak relevan

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STIH Jentera Anugerah Rizki Akbari menyatakan JC itu penerapannya dilakukan pada saat proses pemidanaan. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011, hakim mepunyai opsi untuk memberikan pidana percobaan dengan syarat khusus atau menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara terdakwa yang terbukti bersalah.

“Lagipula, alasan JC untuk CMB itu enggak cocok. JC itu bekerja dalam pemidanaan, selesai. Kalau remisi itu pertimbangannya sudah di lapas berkaitan dengan perilaku dia selama menjalani pembinaan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah bisa remisi dicabut jika ada kesahalan status antara JC dan WB, Eki menjelaskan pada prinsipnya remisi itu keputusan Kemenkumham, dan kementerian itulah yang bisa batalkan pemberian remisi. Penegak hukum seperti KPK tidak mempunyai kewenangan apapun. Status JC hanya berpengaruh di pemidanaan, tidak untuk pembinaan di lapas (termasuk remisi). “Bahwa itu akhirnya jadi pertimbangan khusus Kumham, itu kewenangan mereka. Jadi penilaian perilaku selama dibina di lapas juga ditambah dengan JC tadi,” jelasnya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan pada dasarnya yang paling mengetahui tentang peran Muhammad Nazaruddin dalam membantu untuk membongkar perkara korupsi adalah KPK. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM pada konteks ini hanya mengambil peran administratif terkait pemberian remisi atau pun usulan pembebasan bersyarat. Maka dari itu, pernyataan KPK beberapa waktu lalu semestinya menjadi acuan untuk menjelaskan status JC untuk Nazar.

“Maka dari itu, polemik seperti ini sebaiknya dihentikan dan dilanjutkan dengan langkah konkret untuk menganulir keputusan pemberian remisi kepada Nazaruddin. Penting juga untuk ditegaskan bahwa fokus ICW bukan pada konteks pemberian cuti menjelang bebas untuk Nazaruddin akan tetapi pada pemberian remisi. Sebab, kebijakan tsb sudah jelas-jelas bertentangan dgn Pasal 34A PP 99/2012,” tegasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua