Jumat, 19 June 2020

Melihat Lagi Kontroversi Status Justice Collaborator Nazaruddin

KPK bantah tak pernah beri status JC ke Nazaruddin, tapi di surat tuntutan ia mendapat surat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.
Aji Prasetyo
M Nazaruddin saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: HOL/SGP

Status Justice Collaborator M. Nazaruddin sebelumnya menjadi perdebatan. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya mengatakan Nazaruddin telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) oleh KPK berdasarkan surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin; Surat Nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017, perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum.



Sementara KPK membantah pihaknya telah menerbitkan surat status JC terhadap Nazar. Surat keterangan bekerja sama untuk M. Nazarudin karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan E-KTP di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum serta atas dasar M. Nazaruddin telah membayar lunas denda ke kas Negara.



Jika dilihat dari pernyataan KPK bahwa Nazaruddin bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam perkara lain, dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 pihak yang melaporkan perkara lain disebut dengan Whistle Blower (WB). Sementara JC merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam tindak pidana yang dilakukannya.



Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan JC didefinisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan.



“Atas jasa-jasanya, “justice collaborator” dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Dalam SEMA No.4 Tahun 2011, diatur pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat,” terang Fickar.



Sementara whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. “Whistle blower itu kejahatan oleh orang lain, justice collaborator dia ikut dalam kejahatan itu tapi bukan pelaku utama,” jelasnya.



Jadi sebenarnya Nazaruddin itu justice collaborator atau whistle blower? KPK sendiri membantah telah memberikan Nazaruddin status JC. Namun dalam surat tuntutan Nazaruddin dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus Garuda yang salinannya diperoleh Hukumonline, Nazaruddin dituntut selama 7 tahun denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Dan pada pertimbangan meringankan ia disebut bekerja sama dengan penegak hukum dan mendapat surat keterangan. (Baca: Kontroversi Status Justice Collaborator di Balik Bebasnya Nazaruddin)



“Terdakwa telah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan sejumlah kasus-kasus korupsi lainnya dan mendapat surat keterangan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama,” ujar penuntut umum, Kresno Anto Wibowo dalam surat tuntutan.



Lalu bagaimana dengan putusannya? “Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan uang yang dikorupsi oleh terdakwa cukup banyak. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, terdakwa telah dijatuhi pidana dalam kasus korupsi sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa merupakan justice collaborator," tambah hakim Ibnu Basuki Widodo dalam amar putusan Nazaruddin sebagaimana dilansir Antara. Nazar sendiri divonis selama 6 tahun dalam perkara tersebut.



Selain itu, Laode M. Syarif saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK juga pernah menyatakan status JC Nazaruddin diberikan karena ia membantu penegak hukum membuka kasus lain. Hukumonline sudah meminta konfirmasi Syarief terkait hal tersebut, namun hingga kini belum ada respons dari yang bersangkutan.



Pernyataan Syarief tersebut juga menjadi salah satu alasan Ditjen PAS yang berpegang teguh jika Nazaruddin berstatus sebagai JC. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.



“Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC sebagaimana Pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Status JC untuk Muhammad Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa. Dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014, Muhammad Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya. (Baca: Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator)



CMB sudah sesuai aturan



Bahwa selain surat keterangan KPK dimaksud, Rika menjelaskan Nazaruddin telah membayar lunas subsider sebesar Rp1,3 miliar dan oleh karenanya yang bersangkutan mendapat hak remisi sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, baik remisi umum maupun remisi khusus keagamaan, dan remisi terakhir yaitu selama 2 bulan Remisi Khusus Idulfitri tahun 2020. Pemberian remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC, karena remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC sesuai PP 99/2012.



Nazaruddin sendiri akan selesai menjalani pidana pada 13 Agustus 2020 dan disetujui untuk mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ia mendapat cuti menjelang bebas (CMB) terhitung mulai 14 Juni 2020 atau selama dua bulan karena memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



“Bahwa Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK). Bahwa diberikannya Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat Administratif maupun syarat substantif. Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” terangnya. (Baca: SEMA Whistle Blower Bukan Kebijakan Pembebasan Hukuman)



Alasan JC untuk CMB tak relevan



Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STIH Jentera Anugerah Rizki Akbari menyatakan JC itu penerapannya dilakukan pada saat proses pemidanaan. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011, hakim mepunyai opsi untuk memberikan pidana percobaan dengan syarat khusus atau menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara terdakwa yang terbukti bersalah.



“Lagipula, alasan JC untuk CMB itu enggak cocok. JC itu bekerja dalam pemidanaan, selesai. Kalau remisi itu pertimbangannya sudah di lapas berkaitan dengan perilaku dia selama menjalani pembinaan,” ujarnya.



Saat ditanya apakah bisa remisi dicabut jika ada kesahalan status antara JC dan WB, Eki menjelaskan pada prinsipnya remisi itu keputusan Kemenkumham, dan kementerian itulah yang bisa batalkan pemberian remisi. Penegak hukum seperti KPK tidak mempunyai kewenangan apapun. Status JC hanya berpengaruh di pemidanaan, tidak untuk pembinaan di lapas (termasuk remisi). “Bahwa itu akhirnya jadi pertimbangan khusus Kumham, itu kewenangan mereka. Jadi penilaian perilaku selama dibina di lapas juga ditambah dengan JC tadi,” jelasnya.



Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan pada dasarnya yang paling mengetahui tentang peran Muhammad Nazaruddin dalam membantu untuk membongkar perkara korupsi adalah KPK. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM pada konteks ini hanya mengambil peran administratif terkait pemberian remisi atau pun usulan pembebasan bersyarat. Maka dari itu, pernyataan KPK beberapa waktu lalu semestinya menjadi acuan untuk menjelaskan status JC untuk Nazar.



“Maka dari itu, polemik seperti ini sebaiknya dihentikan dan dilanjutkan dengan langkah konkret untuk menganulir keputusan pemberian remisi kepada Nazaruddin. Penting juga untuk ditegaskan bahwa fokus ICW bukan pada konteks pemberian cuti menjelang bebas untuk Nazaruddin akan tetapi pada pemberian remisi. Sebab, kebijakan tsb sudah jelas-jelas bertentangan dgn Pasal 34A PP 99/2012,” tegasnya.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua