Minggu, 21 June 2020

Tim Pembela Kebebasan Pers Siap Hadapi Banding Putusan Pemutusan Internet

Tim Pembela meyakini putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi TUN akan kembali memenangkan atau menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Aida Mardatillah
Gedung PTUN Jakarta: Foto: RES

Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya menyatakan banding atas PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020 terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua pada Agustus-September 2019 lalu yang dinyatakan perbuatan melawan hukum. Informasi banding ini diketahui Tim Pembela Kebebasan Pers melalui surat pemberitahuan pernyataan banding dari PTUN Jakarta tanggal 16 Juni 2020.

Tim Pembela Kebebasan Pers Erasmus Napitupulu mengatakan keputusan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat merupakan hak Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan karena pemerintah tidak mau belajar dari putusan majelis hakim yang dengan gamblang memutus perkara ini dengan berbagai pertimbangan hukum.  

“Pengajuan banding ini, akan melukai hati dan rasa keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang menjadi korban perlambatan dan pemutusan akses internet di Papua, karena memperpanjang proses peradilan,” kata Erasmus dalam keteranganya yang diterima Hukumonline, Sabtu (20/6/2020). (Baca Juga: Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedoman bagi Pemerintah)

Direktur Eksekutif ICJR ini menilai pemerintah juga tidak belajar dari gugatan-gugatan lainnya seperti gugatan kebakaran hutan di Kalimantan, gugatan Ujian Nasional, dan lainnya yang justru terus kalah dan malah membuat semakin memperburuk wajah pemerintahan.

Menurutnya, pengajuan banding ini juga semakin menegaskan pemerintah tidak memahami fungsi dan peran peradilan, serta tidak mau menerima partisipasi dan koreksi dari masyarakat. Hal ini juga sesuai kekhawatiran pihaknya bahwa pemerintah menganggap langkah-langkah hukum yang diambil masyarakat dan dihargai konstitusi dianggap sebagai lawan dan gangguan.

“Tim Pembela Kebebasan Pers siap menghadapi banding pemerintah dan meyakini putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi TUN akan kembali memenangkan atau menguatkan putusan PTUN Jakarta,” kata Eras optimis. Tim Pembela Kebebasan Pers terdiri dari AJI Indonesia, SAFENet, LBH PERS, YLBHI, KontraS, ICJR, ELSAM.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah perbuatan melanggar hukum. Putusan ini mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari AJI, SAFEnet, dan lain-lain.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua