Senin, 22 Juni 2020

Perlindungan Nasabah Jiwasraya yang Masih Terabaikan

Tidak adil bila negara happy karena kerugiannya kembali di saat rakyat “buntung”. Tidak mudah memang, tapi bisa dilakukan kalau seandainya ada kerja sama antara pemerintah dan para penegak hukum.
Agus Sahbani

Perkara dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Proses sidang perkara ini bakal memasuki pembacaan putusan sela atas eksepsi (nota keberatan) yang diajukan 6 terdakwa.  

Enam terdakwa yang dimaksud yakni Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim; Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo; Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan 2008-2014; Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.         

Perbuatan keenam terdakwa itu didakwa korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,807 triliun. Khusus untuk Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro juga didakwakan pasal pencucian uang. (Baca Juga: Poin-Poin Bantahan Benny Tjokro atas Dakwaan TPPU Jiwasraya)

"Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan reksa dana melakukan pembelian tanah, bangunan dan penempatan uang yang mengatasnamakan pihak lain dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya 2008-2018," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung KMS Roni sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Di tengah proses hukum ini, PT Asuransi Jiwasraya masih dilanda persoalan pelik. Sebab, puluhan ribu nasabah yang tercatat sebagai pemegang polis di asuransi pelat merah ini sebagian tak bisa klaim produk asuransi yang mereka bayar. Diduga kinerja perusahaan yang buruk bukan sekadar kesalahan tata kelola, melainkan ada dugaan fraud yang dilakukan para direksi yang perkaranya tengah disidangkan.

Sejak awal desakan sejumlah pihak agar regulator seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan segera menuntaskan masalah kerugian nasabah Jiwasraya baik pemegang polis saving plan maupun tradisional sebagai bagian tanggung jawab pemerintah.

Memang sejak Maret 2020, pemerintah mulai membayar kewajiban kepada lebih dari 15.000 nasabah pemegang polis tradisional senilai Rp470 miliar. Namun, hingga Juni, pemerintah belum menyelesaikan semua nasabah Jiwasraya pemegang saving plan. Hal ini sempat diingatkan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy yang meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan tunggakan nasabah pemegang polis saving plan PT Jiwasraya secara tuntas.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua