Senin, 22 Juni 2020

DPR Bakal Evaluasi Program Kartu Prakerja Lintas Komisi

Sejak akhir Mei 2020, Kemenko Perekonomian sepakat menunda pelaksanaan batch IV (gelombang keempat) sampai dengan dilaksanakannya perbaikan tata kelola program kartu prakerja ini. Bila pemerintah hendak melanjutkan program kartu prakerja, seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat mesti dijadikan sebagai referensi.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Kartu prakerja menjadi program Pemerintahan Joko Widodo yang penuh kontroversial. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi sejumlah rekomendasi agar pemerintah memperbaiki program tersebut. DPR sendiri belum merespon dengan membahas lebih lanjut program kartu prakerja. Namun, direncanakan evaluasi program kartu prakerja ini akan dibahas lintas komisi di DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pimpinan dan ketua kelompok fraksi (Kapoksi) di komisi tempatnya bernaung berencana berkonsultasi dengan pimpinan DPR, khususnya terkait dengan program kartu prakerja yang akan dibahas beberapa komisi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Meski resmi belum membahas sejumlah rekomendasi KPK atas program kartu prakerja ini, namun sepengetahuan Emanuel, terdapat pendampingan dan rekomendasi dari berbagai lembaga yang mengawasi jalannya program kartu prakerja. Sementara perbaikan aturan dan tata kelola pun sedang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, rekomendasi KPK menjadi satu dari berbagai lembaga yang menyoroti program kartu prakerja ini. Selain KPK, ada Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pengadaaan Baran/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Semua lembaga itu bakal mendampingi Project Management Officer dalam pelaksanaan program kartu prakerja ini. 

“Terkait rekomendasi KPK tentang kartu prakerja perlu kami sampaikan, kami Komisi IX belum rapat membahas kartu prakerja,” ujar Emanuel seperti dikutip dari Antara, Senin (22/6/2020). (Baca Juga: Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Potensial Jadi Kasus Hukum)  

Menjadi warning

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Saleh Partaonan Daulay menilai rekomendasi KPK semestinya menjadi warning bagi pemerintah terkait program kartu prakerja. Meski telah berjalan 3 angkatan (gelombang), temuan KPK tetap dianggap aktual dan layak ditindaklanjuti. Program andalan Pemerintahan Joko Widodo-Mar’uf Amin itu mesti diakui menyisakan berbagai masalah dari aspek pengawasan dimana pelaksananya diberikan kepada program managament officer yang berada di bawah Menko Perekonomian.

Masalahnya, kata politisi Partai Amanat Nasional itu, program managment officer tak memiliki mitra kerja di DPR. Menjadi sulit bagi DPR bila hendak mengundang dan meminta penjelasan tentang pelaksanaan program kartu prakerja. Kalaupun program kartu prakerja hendak dilanjutkan pemerintah, maka seluruh kritikan dan masukan yang disampaikan DPR, KPK, dan masyarakat mesti dijadikan sebagai referensi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua