Senin, 22 June 2020

DPR Bakal Evaluasi Program Kartu Prakerja Lintas Komisi

“Berbagai pandangan dan kritikan yang ditujukan program kartu prakerja amat penting. Mulai rekrutmen peserta, penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis,” kata dia.

Anggota Komisi IX ini memang kerap mengkritisi program kartu prakerja. Bahkan dia sejak awal meminta agar program kartu prakerja dihentikan. Dengan begitu, anggaran program kartu prakerja senilai Rp5,6 triliun dapat direlokasi bagi kebutuhan sosial lain di masa pandemic yang lebih penting agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan 7 rekomendasi atas program kartu prakerja yang ditemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tatalaksana. Karena itu, pemerintah perlu memperbaik implementasi program kartu prakerja. Pertama, terkait proses pendaftaran.

Menurutnya, peserta yang disasar tak perlu mendaftar daring, namun cukup dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program. Alasannya, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Bahkan sudah dipadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan hasil akhir 1,7 juta orang pekerja terdampak. Faktanya hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring yaitu hanya 143 ribu orang.

Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang sebanyak 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program tersebut. Kedua, manajemen pelaksana kartu prakerja tak perlu fitur face recognation yang menggunakan anggaran Rp30,8 miliar. Penggunaan anggaran tersebut tidak efisien karena bisa menggunakan NIK dan keanggotaan Jamsostek pun telah memadai.

Ketiga, mendorong pemerintah meminta legal opinion ke Kejaksaan Agung terkait kerja sama delapan plalform digital dalam program kartu prakerja. Termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan? Keempat, platform digital tak boleh ada konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakan dalam menentukan secara daring atau sebaliknya dapat melibatkan berbagai pihak kompeten dan dituangkan dalam petunjuk teknis.

Keenam, materi pelatihan yang terindentifikasi sebagai pelatihan gratis melalui jejaring internet mesti dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan. Menurut Alex, hasil kajian KPK menunjukan dari 327 sampel pelatihan, sebanyak 89 persen telah tersedia secara gratis di internet. Ketujuh, pelaksanaan pelatihan secara daring mesti ada mekanisme kontrol supaya tidak fiktif.

Ketujuh, rekomendasi telah dibeberkan kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan lain pada 28 Mei lalu. Bahkan, kata Alex, Kemenko Perekonomian bakal menyanggupi memperbaiki tata kelola program kartu prakerja berdasarkan rekomendasi KPK. “Kemenko Perekonomian juga sepakat menunda pelaksanaan batch IV (gelombang keempat) sampai dengan dilaksanakannya perbaikan tata kelola program kartu prakerja ini,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua