Senin, 22 June 2020

Profesor Ini Sarankan Standar Lingkungan Hidup Diperkuat dalam RUU Cipta Kerja

Menurut Sumaila secara global lautan mengalami gangguan akibat polusi dan perubahan iklim. Stok ikan makin turun dan berdampak terhadap kehidupan manusia. Jika kebijakan yang ditempuh sifatnya relaksasi atau memberi kelonggaran, berarti semakin memburuk kondisi yang ada.

“Harus dicari keseimbangan antara kepentingan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Jika kita tidak peduli lingkungan hidup, maka kita mengorbankan ekonomi dan penciptaan pekerjaan di masa depan,” lanjutnya.

Untuk memastikan agar RUU Cipta Kerja tidak meninggalkan kepentingan nelayan dan ekosistem laut, Sumaila mengusulkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan manajemen kelautan nasional; memperkuat standar lingkungan; dan jangan merelaksasinya. “Komisi penilai amdal juga perlu diperkuat,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Luluk Hamidah menilai RUU Cipta Kerja akan berdampak serius terhadap UU yang ada saat ini. Menurutnya, jangan sampai RUU Cipta Kerja malah melahirkan masalah baru dan lebih besar. Ada kekhawatiran RUU Cipta Kerja makin meminggirkan nelayan dan pembudidaya ikan karena yang lebih diutamakan kepentingan investor.

Bahkan, ada yang berpandangan RUU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menghancurkan laut atas nama investasi. “Ini yang harus diwaspadai, jangan sampai atas nama investasi kemudian menghalalkan semua cara,” kata dia mengingatkan.  

Luluk melihat ekosistem laut dan pesisir di Indonesia tergolong rusak, ditambah lagi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal. Menurut Luluk, hal penting yang harus diperhatikan yakni ekonomi berkelanjutan dan berdaulat. "Sekalipun tujuan RUU Cipta Kerja ingin mendatangkan investasi, tapi jangan korbankan kehidupan rakyat!"

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua