Senin, 22 June 2020

Pendirian PT Direkomendasikan untuk Perusahaan Rintisan

Selain persoalan pemilihan jenis badan usaha, sejauh ini pendirian perusahaan Start Up memiliki sejumlah kendala atau hambatan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Seperti, tidak atau belum mengantongi izin, mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ketergantungan kepada investor dan tidak adanya perjanjian pendiri usaha. (Baca: Punya Usaha Kecil dan Menengah? Pendirian PT Lebih Direkomendasikan)

Kemudian perusahaan start up juga terkendala dengan kesulitan mendapatkan pinjaman bank, minimnya pengalaman bisnis, pasar belum luas, dan perencanaan bisnis belum optimal.

“Beberapa kendala ini jangan sampai dilalaikan pelaku usaha. Kalau bisnis sudah besar dan tumbuh berkembang bisa jadi pemerintah mengetahui dan menyetop usaha start up, kalau terjadi tentu merugikan pelaku usaha start up dan konsumen. Pelaku usaha perlu tetap memperhatikan izin. Tapi ada juga abeberapa pelaku usaha start up sudah punya niat buat perizinan, tapi izin apa bingung mau pilih apa,” imbuhnya.

Senada, Konsultan Easybiz Febrina Artineli juga merekomendasikan badan usaha berbentuk PT untuk perusahaan-perusahaan start up. Hal tersebut mempertimbangkan alasan adanya pemisahan asset perusahaan dan aset perusahaan dan pemegang saham.

“Kalau untuk perusahaan start up, sebaiknya PT karena kalau PT kelihatan jelas pemisahan kekayaan, sementara CV enggak ada. Risiko kalau CV lebh ke kekayaan sekutunya, kalau ada apa-apa (bangkrut),” jelasnya.

Terkait proses perizinan, Febri menyebutkan ada perbedaan antara start up dan konvensional. Untuk start up yang identik dengan inovasi dan jenis usaha baru, pengurusan perizinan membutuhkan waktu yang lebih panjang ketimbang perusahaan konvensional untuk melakukan riset terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bisnis pelaku usaha ke depannya.

“Pada dasarnya proses pendirian sama, cuma untuk start up butuh waktu lebih panjang satu hingga dua pekan.  Kalau kita butuh waktu hanya untuk riset peraturan kebijakan, kalau bikin bisnis beda dari yang lain di cek, biasanya selain riset kita juga cek ke instansi atau telp ke instansi. Tapi di masa pandemi agak sulit di telepon, mau ke sana enggak bisa, dan kalau memang susah kita minta waktu lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, perusahaan start up memiliki perbedaan dengan perusahaan konvensional. Perusahaan start up memiliki model bisnis masih berubah-ubah, pangsa pasar belum tetap, produk yang ditawarkan dinamis, modal cenderung kecil, pengaturan terkait dengan beberapa kegiatan usaha belum jelas, dan jumlah pekerja sedikit serta tingginya pemanfaatan terhadap teknologi.

Sementara perusahaan konvensional berkebalikan dengan start up di mana model bisnis sudah mapan, memiliki pangsa pasar tetap dan customer yang loyal, produk yang ditawarkan sudah tetap, modal lebih besar, pengaturan terkait dengan kegiatan usaha sudah jelas, jumlah pekerja lebih banyak, dan kurangnya pemanfaatan terhadap teknologi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua