Selasa, 23 June 2020

Membedah Arah Uji Materiil UU Jabatan Notaris Oleh: Reda Manthovani*)

Namun permasalahan konstitusionalnya, MKN selain memiliki kewenangan persetujuan, dalam praktiknya kerapkali memberikan ketidaksetujuan notaris untuk diperiksa. Berdasarkan catatan PJI sebagaimana yang dilampirkan dalam bukti permohonan uji materiil, tercatat 16 permohonan ke MKN di berbagai provinsi. Sayangnya MKN banyak menolak permohonan penyidik maupun  penuntut umum. Bahkan tak sedikit pula pemohonan yang tak dijawab MKN.

Impunitas

Penolakan MKN  memberikan persetujuan merupakan kerugian konstitusional (nyata) yang dialami oleh para Jaksa yang merupakan anggota dari PJI. Penolakan yang dilakukan telah menjadikan MKN sebagai lembaga pelindung bagi notaris yang hendak dilakukan pemeriksaan pro justisia. Akibatnya bagi penyidik maupun jaksa menghambat proses penegakan hukum.

Menjadi soa,l seolah  MKN layaknya hakim yang dapat memutuskan perbuatan notaris tersebut bukan tindak pidana. Bahkan ironisnya, putusan MKN bersifat final  tanpa adanya mekanisme upaya hukum lainnya sebagaimana dalam proses peradilan. Yakni banding dan kasasi.

MKN lagi-lagi seolah menjelma menjadi lembaga impunitas bagi notaris. Karena itulah majelis notaris itu pun dapat membebaskan atawa mengecualikan seorang notaris yang boleh jadi melakukan tindak pidana maupun sekedar menjadi saksi berlindung dalam naungan MKN. Yakni agar dapat menghindar dari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara.

Kehawatiran pemohon tak berlebihan. Sebab menilik data Risk Exposure Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU)  yang diterbitkan Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait notaris periode 2015-2019, setidaknya tercatat 420 Suspicious Transaction Report (STR). Yakni dengan mayoritas terlapor mencapai  348 STR (83%) yang diduga sebagai pemilik/notaris.

Nah terkait STR  tersebut, mayoritas pelaporan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebesar 60%, penipuan 10% dan penyuapan 7%. Serta penyebaran STR mayoritas terjadi di DKI Jakarta sebesar 34,4%, Bali 15,5%, Jawa Barat 15,4%, Jawa Timur 7,4%, Jawa Tengah 6,1% dan Sumut 4,7%.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas maksud dan tujuan dari uji materiil yang dilakukan oleh jaksa terhadap rumusan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014.  Yakni bertujuan menerapkan asas equality before the law dan impunitas pada tempatnya.  Serta mencegah jabatan MKN dijadikan tameng dan disalahgunakan oleh oknum notaris agar dapat menghindar dari jeratan hukum.

Nah, hari ini Selasa, 23 Juni 2020 Mahkamah Konstitusi  akan menyidangkan gugatan uji materiil ini dengan agenda pembacaan putusan. Kita nanti, apakah majelis hakim akan menolak gugatan Jaksa/PJI dan memberikan Impunitas kepada Notaris atau MK membatalkan Pasal 66 ayat 1 UU Tentang Jabatan Notaris untuk tetap menjaga prinsip "Equality Before The Law"..

*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLMadalah Dosen (Lektor) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.








Catatan Redaksi:



Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua