Selasa, 23 Juni 2020

Mengenal Aturan Penugasan Khusus Riset dan Inovasi BUMN dalam RUU Cipta Kerja

Riset dan inovasi diarahkan tidak hanya kepentingan bisnis semata tapi juga memetingkan manfaatnya bagi masyarakat.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja masih terjadi antara pemerintah dan DPR RI. Salah satu muatan ketentuaan yang masih jarang dibahas yaitu dukungan riset dan inovasi. Padahal, RUU Cipta Kerja memasukan pengaturan dukungan riset dan inovasi menjadi bagian tersendiri pada Bab VII.

RUU Cipta Kerja mengubah aturan pada Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi pemerintah pusat, penelitian dan pengembangan dapat memberi penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Dalam aturan saat ini, penugasan penelitian dan pengembanngan tidak tercantum.

Tenaga Ahli penyusunan naskah akademik RUU Cipta Kerja, Ima Mayasari menyatakan meski terdiri satu UU terdampak namun memiliki hubungan dengan UU lain, seperti UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu, dukungan riset dan inovasi juga berhubungan dengan UU lain yang mengatur hak kekayaan intelektual (HKI), usaha mikro dan kecil (UMK) dan perundang-undangan lain berkaitan investasi.

“Di mana hilirisasi dari penelitian, pengembangan dan inovasi ini memiliki kontribusi dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja bagi UMK,” jelas Ima dalam diskusi Webinar “Menyoal Dukungan Riset dan Inovasi dalam RUU Cipta Kerja”, Senin (22/6).   

Dia menjelaskan dengan ada aturan tersebut maka BUMN akan berperan menjalankan program dukungan riset dan inovasi yang dapat membantu UMK. Lebih lanjut, pemerintah pusat akan memberi penugasan khusus riset dan inovasi kepada BUMN dengan menyediakan anggaran khusus untuk pembiayaan produk inovasi strategis. Riset dan inovasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMN atau bermitra dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Inaya Rakhmani mengingatkan agar riset dan inovasi diarahkan tidak hanya kepentingan bisnis semata tapi juga memetingkan manfaatnya bagi masyarakat. Atas hal tersebut, dia menekankan agar penelitian dan inovasi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja lebih diarahkan pada pembangunan nasional berkelanjutan.

Kemudian, Inaya juga menyinggung tujuan riset dan inovasi oleh korporasi atau swasta sering tertutup bagi publik. Hal ini dinilai bertentangan dengan tri dharma perguruan tinggi saat menjadi mitra penelitian dan inovasi tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua