Selasa, 23 June 2020

Menanti Sikap Presiden atas Nasib RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Meski harus mendapat persetujuan presiden, Komisi III DPR dan Menkumham telah menyepakati kelanjutan pembahasan, apalagi kedua RUU itu masuk Prolegnas Prioritas 2020.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: Hol

Setelah sempat terhenti, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan akibat situasi pandemi Covid-19, akhirnya DPR dan pemerintah bersepakat bakal melanjutkan pembahasan. Kesepakatan itu diambil antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam rapat kerja di Komplek Gedung DPR, Senin (22/6/2020).

“Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja,” ujar Menkumham Yasonna H Laoly menanggapi desakan kelanjutan pembahasan kedua RUU itu dari Komisi III. (Baca Juga: DPR Diminta Tunda Pembahasan RUU Krusial di Masa Darurat Kesehatan)

Meski begitu, Yasonna bakal melaporkan ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu untuk meminta persetujuan presiden perihal melanjutkan kembali pembahasan kedua RUU tersebut. Tapi, Yasonna menyarankan agar DPR melayangkan surat ke presiden perihal meminta kejelasan sikap presiden terhadap nasib kelanjutan kedua RUU tersebut. “Nanti presiden akan memberitahu kelanjutan pembahasan keduanya,” ujarnya.

Seperti diketahui, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sempat menjadi sorotan publik hingga berujung demontsrasi pada September 2019 lalu. Akhirnya kedua RUU itu disepakati untuk dihentikan sementara pembahasannya. Hingga pergantian DPR periode 2019-2024, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masuk RUU carry over dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RKUHP terdaftar dalam nomor urut 5 dan RUU Pemasyarakatan nomor urut 6 dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Namun pembahasan pun kembali terkendala akibat situasi pandemi Covid-19, selain masih terdapat penolakan dari elemen masyarakat. Sebab, materi muatan dalalm RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masih bermasalah dan menuai kontroversi. Setelah masa new normal, DPR berharap ada pembahasan lanjutan kedua RUU tersebut yang perlu disikapi bersama.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menegaskan perlunya diambil keputusan untuk mencari kejelasan nasib RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Karena itu, dia mengusulkan agar komisinya mengirimkan surat ke Kemenkumham. Selanjutnya, Menkumham melanjutkan laporan ke presiden perihal permintaan sikap presiden terhadap nasib kelanjutan kedua RUU tersebut.

Namun, dia mempersilakan pemerintah bila merasa belum perlu membahasnya dengan menunda kelanjutan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. “Menunda menjadi kewenangan pemerintah. Tapi, kita perlu ada kejelasan (dari pernyataan presiden) nasib kedua RUU itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua