Selasa, 23 Juni 2020

Jatuh Bangun Jawara Konsultan Hukum Pasar Modal dan Notaris di Transaksi IPO 2019

Pasang surut tersebut bukan hanya terlihat dari sisi jumlah transaksi yang ditangani konsultan hukum pasar modal dan notaris, tapi juga hingga besaran fee yang diterima kedua profesi penunjang pasar modal tersebut.
RED

Ada data menarik yang tercatat pada pemeringkatan konsultan hukum pasar modal dan notaris di transaksi Initial Public Offering (IPO) 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI) kali ini. Pemeringkatan yang dilakukan Hukumonline untuk kedua kalinya ini, terlihat adanya pasang surut ranking konsultan hukum pasar modal dan notaris yang menangani transaksi IPO tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018.

Pasang surut tersebut bukan hanya terlihat dari sisi jumlah transaksi yang ditangani konsultan hukum pasar modal dan notaris, tapi juga hingga besaran fee yang diterima kedua profesi penunjang pasar modal tersebut. Bahkan, terdapat kantor hukum yang pada 2018 tercatat banyak menangani transaksi IPO di BEI, tapi untuk di tahun 2019 sama sekali tidak menangani transaksi. Akibatnya, ranking kantor hukum yang paling banyak menangani transaksi IPO pun berubah sehingga wajah jawara baik konsultan hukum pasar modal dan notaris yang menangani transaksi IPO pada tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Terkait dengan jumlah transaksi IPO, pada tahun ini, kantor hukum Wardhana Kristanto Lawyers, memiliki jumlah transaksi tertinggi yaitu sebanyak 5 transaksi. Sementara itu di posisi ke-2 adalah Andreas Sheila & Partners Law Office dengan jumlah 4 transaksi. Peringkat ke-3 diduduki oleh 5 kantor hukum dengan 3 transaksi, peringkat ke-4 diduduki oleh 6 kantor hukum dengan 2 transaksi, dan peringkat ke-5 diduduki oleh 19 kantor hukum dengan 1 transaksi.

Jika dilihat dari segi total nilai emisi yang ditangani oleh kantor hukum, maka kantor hukum Lasutlay & Pane  merupakan kantor hukum dengan total nilai emisi tertinggi yaitu sebesar Rp4.764.375.000.000 yang diperoleh dari satu kali penanganan transaksi IPO. Menempati urutan kedua dan ketiga dengan nilai emisi berturut-turut Rp1.246.971.600.000 untuk kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, dengan 1 transaksi dan Rp1.054.196.592.000 untuk kantor hukum Tumbuan & Partners, dengan 2 kali transaksi.

Dalam laporan riset ini, diperoleh hasil terdapat besaran total fee kantor hukum usai mewakili emiten melakukan transaksi IPO tahun 2018 di BEI. Besaran fee tersebut dibagi atas empat level sesuai dengan masing-masing konsultan hukum pasar modal yang menanganinya.

Level pertama, total fee yang besarnya mulai dari Rp5 miliar hingga Rp9,99 miliar, hanya satu kantor hukum di level ini. Level kedua, total fee yang besarannya mulai dari Rp1 miliar hingga Rp4,99 miliar, sebanyak 8 kantor hukum di level ini. Level ketiga, total fee yang besarannya mulai dari Rp500 juta hingga Rp999 juta yakni sebanyak 12 kantor hukum. Dan level keempat total fee yang besarannya kurang dari Rp499 juta dengan jumlah 10 kantor hukum.

Dalam riset kali ini juga mencatat pemeringkatan notaris yang menangani transaksi IPO 2019 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Dari data yang diperoleh, untuk transaksi IPO pada tahun 2019, tercatat prosentase tertinggi untuk fee notaris sebesar 2,52% dan terendah sebesar 0,0026%. Menariknya, nominal fee paling besar pada tahun ini tak lebih besar dari Rp10 miliar, padahal di tahun lalu terdapat satu transaksi fee-nya lebih dari Rp10 miliar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua