Selasa, 23 June 2020

Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja

Mantan Hakim Ad Hoc PHI Jakarta ini melanjutkan kesepakatan itu setidaknya menyepakati soal besaran upah dan mekanisme pembayarannya. Misalnya, disepakati upah dibayar 70 persen, kemudian bagaimana sisanya apakah diabaikan atau menjadi utang perusahaan. Tapi, dia mengingatkan putusan MK No.72/PUU-XIII/2015 menyatakan selisih pembayaran upah minimum dalam skema penangguhan upah minimum tetap wajib dibayar pengusaha kepada buruh.

Ada juga opsi lain dalam praktik hubungan kerja, yakni pengusaha tidak membayar upah selama pekerja dirumahkan, tapi hubungan kerja tetap dipertahankan. Jika mengambil pilihan ini, bisa saja masa kerja tetap dihitung selama dirumahkan atau tidak dihitung selama tidak bekerja. Jika dalam perjalanannya hubungan kerja tidak dapat dipertahankan, maka para pihak boleh menyepakati untuk dilakukan PHK.

Keempat, dampak Covid-19 bisa berujung PHK. Menurut Juanda, status hubungan kerja dibagi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Untuk PKWT, perusahaan yang terdampak Covid-19 dapat memutus PKWT lebih awal daripada yang tertulis dalam perjanjian. Ini bisa terjadi karena perusahaan tidak beroperasi atau dilakukan pemangkasan jumlah pekerja. Tapi bisa juga perusahaan membayar sisa kontrak PKWT.

Mengacu bermacam peraturan perusahaan, Juanda melihat tidak semua perusahaan memasukan klausul force majeure (keadaan memaksa) dalam hal pemutusan PKWT sebelum kontrak berakhir. Jika klausul ini tidak ada, tapi perusahaan ingin memutus PKWT, hal utama yang harus dilakukan yakni memaparkan fakta yang dialami perusahaan akibat dampak Covid-19, sehingga bisa meyakinkan pekerja bahwa kontrak harus diakhiri. Misalnya, perusahaan bidang retail tidak dapat beroperasi di mall karena mall tutup sehingga perusahaan tidak mendapat pemasukan.

Untuk PHK akibat dampak Covid-19 bagi pekerja berstatus perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT), Juanda menyebut ada 3 alasan yang dapat digunakan perusahaan. Pertama, alasan rugi. Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 menjelaskan pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun. Untuk menggunakan alasan ini terlebih dulu harus ada hasil audit kantor akuntan publik yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian.

Selain alasan rugi, dalam ketentuan yang sama juga mengatur PHK dengan alasan force majeure. Perlu dicermati, sekalipun pemerintah melalui Keppres No.12 Tahun 2020 sudah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional kategori nonalam bukan berarti perusahaan bisa serta merta menjadikannya sebagai acuan untuk melakukan PHK dengan alasan force majeure.

Perusahaan yang dapat menggunakan alasan ini hanya badan usaha yang terdampak kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Misalnya, karena PSBB perusahaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak ada pemasukan dan merugi. Kompensasi pesangon yang diberikan perusahaan untuk PHK dengan alasan merugi atau force majeure yakni 1 kali ketentuan.

Terakhir, perusahaan bisa melakukan PHK karena terdampak Covid-19 dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Kendati putusan MK No.19/PUU-IX/2011 menyatakan PHK dengan alasan efisiensi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen, tapi praktiknya pengadilan hubungan industrial (PHI) akan melihat kasus ini sesuai fakta sebenarnya apa yang menjadi alasan efisiensi.

Misalnya, pekerja tiket di jalan toll yang di-PHK karena penerapan gerbang otomatis. Dalam hal ini, PHK dilakukan dengan alasan efisiensi, tapi perusahaan tidak tutup permanen. Kompensasi yang diberikan perusahaan yang menggunakan PHK dengan alasan efisiensi yakni 2 kali ketentuan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua