Rabu, 24 June 2020

Pemerintah Persilakan DPR Tentukan Sendiri Nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila

Bahkan, beberapa fraksi partai yang semula menandatangani persetujuan RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR belakangan berbalik arah meminta menariknya dari Prolegnas. Dia berharap DPR dapat bergerak cepat merespon berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang untuk mencabut RUU HIP ini dari Prolegnas 2020.

Dalam perjalanan pembahasan RUU HIP di DPR, 7 dari 9 fraksi partai memberi tanda tangan persetujuan menjadikan usul insiatif DPR dalam rapat paripurna pada 12 Mei lalu. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat yang menolak RUU HIP dengan tidak memberikan tanda tangan persetujuan RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR.

“Tapi pemerintah juga perlu diingatkan, sesungguhnya tidak semua DPR setuju untuk membahas RUU HIP,” ujar anggota Komisi VIII DPR itu.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengeluarkan pernyataan menolak ikut membahas RUU HIP bila meneruskan tahapan. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan fraksinya meminta pimpinan DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut dari daftar Prolegnas. “Fraksi PAN dengan ini menyatakan dengan tegas menolak untuk ikut membahas RUU HIP,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi IX ini, fraksi partainya telah memberi catatan khusus terhadap RUU HIP. Pertama, mulai soal tidak masuknya TAP MPRS XVV/1966 sebagai konsiderans. Hal ini menjadi persoalan penting dan polemik. Kedua, telah mendengar dan mengkaji mendalam aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, kata Saleh, melanjutkan pembahasan RUU HIP bakal banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.

Ketiga, menghargai keputusan pemerintah yang meminta penundaan pembahasan adalah penolakan secara halus untuk tidak terlibat dalam pembahasan. Bila pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Keempat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya, Pancasila terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Sebab itulah, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua