Rabu, 24 Juni 2020

Pemerintah Persilakan DPR Tentukan Sendiri Nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila

Setelah memutuskan menunda pembahasan dengan tidak mengirimkan surat presiden (surpres), pemerintah mempersilakan DPR memproses untuk menentukan nasib Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Setelah materi muatan RUU ini mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan parlemen sendiri yang meminta mencabut RUU ini dari Prolegnas.

RUU HIP itu usulan dari DPR, keliru kalau ada orang yang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa dong kita mencabut sebuah usulan UU, (RUU) itu kan DPR yang mengusulkan, kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif, tolong dibahas ulang,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan sebagaimana dikutip Antara, Selasa (23/6) kemarin. (Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Larangan Paham Komunisme Sudah Final)

Mahfud mengatakan adanya desakan mencabut RUU HIP dari Prolegnas, bukan kewenangan pemerintah. Sebab, RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR. Karenanya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke DPR perihal bakal merombak ulang draf RUU atau mencabut dari daftar Prolegnas. Artinya, Mahfud menyerahkan kepada DPR soal proses politik selanjutnya RUU HIP tersebut.


"Soal mau dicabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah jadi keliru kalau minta pemerintah mencabut itu. Kalau (pemerintah) mencabut bagaimana kehidupan bernegara kita? Jadi kacau saling cabut dan tidak selesai-selesai. Prosedurnya ada di lembaga legislatif, di DPR. Saya kira kita tunggu perkembangannya, nanti akan ada proses-proses politik yang akan menentukan nasib RUU HIP itu," jelas Mahfud.

Dia menilai RUU HIP selain bermasalah secara procedural itu, ada persoalan substansial, sehingga pemerintah belum bisa membahasnya. Pertama, tidak mencantumkan keberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang sudah final. Kedua, persoalan materi muatan RUU terkait isi Pancasila.   

Menurutnya, dalam sejarah pernah digagas pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila oleh Bung Karno hingga hendak dinormakan. Hal ini disepakati pemerintah dan pengusul tak dapat masuk dalam materi UU. Ketiga, adanya upaya menafsirkan Pancasila yakni hendak memposisikan Pancasila kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal Pancasila itu sudah final.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid merespon positif sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP. Namun Hidayat menilai RUU HIP idealnya tak lagi masuk dalam daftar Prolegnas dengan nomor urut 25 alias dicabut dari daftar Prolegnas. Apalagi desakan dari berbagai elemen organisasi masyarakat terus menguat menolak kehadiran RUU HIP ini.

Bahkan, beberapa fraksi partai yang semula menandatangani persetujuan RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR belakangan berbalik arah meminta menariknya dari Prolegnas. Dia berharap DPR dapat bergerak cepat merespon berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang untuk mencabut RUU HIP ini dari Prolegnas 2020.

Dalam perjalanan pembahasan RUU HIP di DPR, 7 dari 9 fraksi partai memberi tanda tangan persetujuan menjadikan usul insiatif DPR dalam rapat paripurna pada 12 Mei lalu. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat yang menolak RUU HIP dengan tidak memberikan tanda tangan persetujuan RUU HIP menjadi usul inisiatif DPR.

“Tapi pemerintah juga perlu diingatkan, sesungguhnya tidak semua DPR setuju untuk membahas RUU HIP,” ujar anggota Komisi VIII DPR itu.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengeluarkan pernyataan menolak ikut membahas RUU HIP bila meneruskan tahapan. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan fraksinya meminta pimpinan DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut dari daftar Prolegnas. “Fraksi PAN dengan ini menyatakan dengan tegas menolak untuk ikut membahas RUU HIP,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi IX ini, fraksi partainya telah memberi catatan khusus terhadap RUU HIP. Pertama, mulai soal tidak masuknya TAP MPRS XVV/1966 sebagai konsiderans. Hal ini menjadi persoalan penting dan polemik. Kedua, telah mendengar dan mengkaji mendalam aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, kata Saleh, melanjutkan pembahasan RUU HIP bakal banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.

Ketiga, menghargai keputusan pemerintah yang meminta penundaan pembahasan adalah penolakan secara halus untuk tidak terlibat dalam pembahasan. Bila pemerintah tidak terlibat, tentu RUU HIP tersebut otomatis tidak bisa dilanjutkan. Sebab, kelahiran suatu UU haruslah didasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Keempat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi final dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya, Pancasila terbukti mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa. Sebab itulah, penafsiran terhadap Pancasila dalam bentuk UU sudah tidak diperlukan lagi.

Kelima,upaya mensosialisasikan dan memasyarakatkan Pancasila telah banyak dilakukan MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya-upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan dengan melibatkan banyak komponen masyarakat lain. “Termasuk perguruan tinggi, sekolah, ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat lain,” katanya.

Belum masuk pembahasan

Menanggapi berbagai desakan elemen masyarakat dan respon pemerintah, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan lembaga negara tempatnya bernaung mengikuti keputusan pemerintah soal penundaan RUU HIP. Pasalnya, pembahasan sebuah RUU pun tak dapat dilakukan sendiri DPR tanpa persetujuan pemerintah.

Menurutnya, RUU HIP belum ditetapkan masuk dalam pembahasan. Sebab status terakhir RUU HIP masih dalam tahap harmonisasi draf RUU di Baleg kendatipun telah resmi menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/5) lalu. Artinya, kata politisi Partai Golkar itu, RUU HIP masih menjadi kewenangan Badan Legislasi (Baleg).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menambahkan keputusan pemerintah dinilai tepat. Karenanya, pemerintah dapat fokus dalam penanganan pademi Covid-19. Lagi pula, dalam praktiknya sama sekali belum ada pembahasan RUU HIP di DPR. Karenanya, kata Dasco, DPR masih menyerap aspirasi publik sebelum masuk dalam proses pembahasan nantinya.

Seperti diketahui, RUU HIP muncul lantaran belum adanya aturan sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020, ternyata naskah akademik dan materinya memunculkan penolakan berbagai elemen masyarakat, ormas Islam, akademisi, hingga purnawirawan TNI.

Seperti mengatur ‘memeras’ Pancasila menjadi Trisila dan kemudian terkristalisasi dalam Ekasila. Oleh sebagian kalangan memunculkan multitafsir dan membiaskan dari Pancasila itu sendiri. Selai itu, RUU HIP dipandang tidak terlampau mendesak dibandingkan dengan RUU lainnya. Karenanya, RUU HIP diminta dikeluarkan dari Prolegnas 2020.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua