Kamis, 25 June 2020

5 Masukan Dunia Usaha Terkait UMKM dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Bila ada UMKM yang sanggup membayar sesuai UMP sebaiknya diberikan kebijakan insentif seperti pembebasan pajak, atau pengurangan berbagai biaya perizinan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Pemerintah bersama DPR tengah berupaya untuk memfinalisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasan RUU ini sempat tertunda lantaran wabah Covid-19, namun belakangan pembahasan RUU akan diubuka kembali dengan tujuan untuk memancing investasi guna perbaikan ekonomi pasca Covid-19.

Managing Director Institute of Developing Economics and Entrepreneurship (IDEE), Sutrisno Iwantono, menilai bahwa substansi dari RUU Cipta Kerja adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian seharusnya materi tentang Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi titik utama pembahasan mengingat UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.

Dari total UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 64.194.057 unit, total penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 116.978.631 orang, atau setara dengan 97 persen dari total kontribusi  penyeerapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 120.598.138 orang. (Baca: Dampak dan Tantangan Digitalisasi Sektor UMKM)

Kendati demikian, Sutrisno berpendapat tak ada standarisasi yang jelas dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun kriteria yang dimuat dalam UU UMKM disebut tak jelas kegunaannya karena tiap lembaga kementerian memiliki kriteria sendiri-sendiri.

“Kriteria UMKM seharusnya bukan semata-mata untuk keperluan pemerintah dalam mengumpulkan dan menyusun data statistik, tetapi adalah untuk keperluan pemberdayaan UMKM serta program pengembangan UMKM,” kata Sutrisno dalam sebuah webinar, Rabu (24/6).

Selain itu, definisi UMKM yang digunakan di Indonesia saat ini baik yang berdasarkan omzet, aset, maupun tenaga kerja, masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti  Tiongkok, Malaysia dan Vietnam.  Suatu perusahaan dapat terkategori sebagai usaha menengah atau besar di Indonesia tetapi perusahaan lain dengan skala usaha yang sama di negara pesaing masih terkategori sebagai usaha mikro dan kecil.

Bahkan, Suatu perusahaan di Indonesia dapat terkecualikan dari fasilitas khusus untuk UMK (kredit ringan, keringanan pajak, kemudahan izin, dan lainnya) karena telah tergolong usaha besar, tetapi perusahaan lain dengan skala produksi yang sama di negara pesaing masih mendapat fasilitas untuk UMK. Dengan alasan ini pula, UMK perlu dibahas lebih detail dalam UU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua