Jumat, 26 June 2020

Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan untuk UMKM Terdampak Covid-19 Belum Maksimal

Hal itu dikarenakan minim informasi. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengimbau UMKM untuk segera memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, untuk dapat menggunakan fasiltias perpajakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. UMKM mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus disease 2019. Aturan ini merupakan perubatan atas PMK No. 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Terdampak Wabah Virus Corona.

Dalam PMK 44/2020 tersebut, UMKM mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPh PP-23 Final selama enam bulan. Dalam jangka waktu tersebut, pemerintah menjadi pihak yang akan menanggung PPh PP-23 Final tersebut.

Berdasarkan data DJP, hingga 24 Juni lalu UMK yang sudah mengajuka fasilitas perpajakan adalah sebanyak 198.183. pengajuan yang diterima sebesar 197.735, dan permohonan yang ditolak sebanyak 224. Jika merujuk kepada data Institute of Developing Economics and Entrepreneurship (IDEE), baru 0,3 persen UMKM yang sudah mengajukan fasilitas pembebasan PPh PP-23 Final, dari total UMKM yang tersedia di Indonesia sebanyak 64.194.057. (Baca: Pemerintah Buka Kemungkinan Penyetoran Pajak Digital dalam Bentuk Dolar)

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun menyampaikan kepada seluruh UMKM untuk segera memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPh PP-23 Final. Menurutnya minimnya kontribusi UMKM pada program ini disebabkan informasi yang tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh UMKM.

“Untuk UMKM, ada yang mau memanfaaatkan, dan ada yang tidak mendengarkan informasi terkait adanya insentif untuk UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi. Tujuan insentif ini adalah salah satunya untuk menjaga agar aktivitas UMKM tetap ada,” katanya dalam media briefing secara online, Kamis (25/6).

Sementara itu Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Ihsan Priyawibawa menjelaskan bahwa 224 UMKM yang ditolak perhohonannya oleh DJP disebabkan karena dua hal. Pertama dikarenakan KLU tidak memenuhi kriteria PMK dan kedua disebabkan UMKM tersebut belum melaporkan SPT Tahunan yang digunakan sebagai basis penetuan KLU.

“Permohonan yang ditolak karena usaha tidak memenuhi kriteria dan tidak melaporkan SPT sebagai ukuran untuk menerima insentif,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua