Jumat, 26 June 2020

Butuh Kepastian Anggaran Tambahan Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Agar tahapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tidak terhambat.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah mulai berjalan sejak 15 Juni 2020 lalu. Lantaran masih terdampak wabah pandemi Covid-19, anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di 270 daerah mau tak mau membengkak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah meminta tambahan anggaran penyelenggaraan pilkada yang bakal dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp4,7 triliun menjadi penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tengah kebutuhan penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan. Sebab, jika anggaran tambahan itu tidak segera dicairkan dapat mengganggu tahapan pilkada hingga pemungutan suara. Dia berharap agar penambahan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak segera dicairkan.

“Karena kami sangat perlu dukungan dana itu dari APBN,” ujar Arief Budiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Komplek Gedung DPR, Kamis (25/6/2020). (Baca Juga: Ada Kekhawatiran dan Tantangan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Saat Pandemi)  

Anggota Komisi II DPR Hugua meminta KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan secara rinci kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 kepada Kementerian Keuangan. “Memang tanpa ketersediaan anggaran yang memadai bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada serentak dan kualitas pemimpin daerah yang dihasilkan.

“Karena itu, perlu kepastian ketersediaan anggaran tambahan bagi penyelenggaraan pilkada serentak. KPU dan Bawaslu perlu melobi pemerintah terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan dengan Komisi II,” saran Hugua.  

Anggota Komisi II DPR Johan Budi Pribowo mengatakan terkait pengajuan dana tambahan dalam pelaksanaan tahapan awal pilkada telah direspon positif Kementerian Keuangan, tapi belum masuk rekening KPU dan Bawaslu. Dia khawatir persoalan ini bakal menghambat proses penyelenggaraan pilkada oleh KPU dan Bawaslu. “Saya mendengar (dana tambahan, red) belum cair. Hal ini harus segera dicarikan solusinya,” kata dia.

Sebaiknya ditunda

Terpisah, Ketua Komite I DPD Teras Narang menilai penyelenggaraan pilkada serentak semestinya ditunda terlebih dahulu. Sebab, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 hanya menambah beban belanja negara. Sementara biaya penanganan Covid-19 menjadi tantangan perekonomian nasional ke depan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua