Jumat, 26 June 2020

Menakar Peluang Perlawanan Benny Tjokro di Putusan Sela

​​​​​​​Mayoritas sidang dilanjutkan hingga putusan akhir, tetapi ada juga yang diterima Pengadilan Tinggi.
Aji Prasetyo
Benny Tjokro di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Ada yang menarik dari sidang lanjutan kasus Jiwasraya yang digelar pada Rabu (24/6) kemarin dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro. Dalam sidang dengan agenda putusan sela ini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, akhirnya memutuskan proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian yaitu dengan memeriksa para saksi.

Benny Tjokro melalui penasihat hukumnya Muchtar Arifin mengajukan perlawanan atas putusan tersebut. Muchtar merupakan mantan Wakil Jaksa Agung periode 2007-2009. Dari catatan Hukumonline ia pernah menangani dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Salah satu prestasi lainnya ia berhasil memimpin penangkapan buronan korupsi dana perumahan DPRD Banten senilai Rp14 miliar, Darmono K Lawi, dan tersangka korupsi proyek Export Oriented Refinery Balongan, Tabrani Ismail.

œKami tim penasihat hukum dari terdakwa mengajukan perlawanan ke PT (Pengadilan Tinggi) untuk itu kami mohon pertama putusan sela hal-hal yang diucapkan oleh majelis untuk kepentingan pengajuan perlawanan kami. Kemudian yang kedua kami juga mohon agar majelis menunda persidangan ini sampai adanya putusan dari PT, ujar Muchtar.

Mendengar jawaban tersebut, majelis yang dipimpin Rosmina itu mengatakan keberatan atas putusan sela itu merupakan hak terdakwa. Namun sidang nantinya tetap akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. œItu hak saudara untuk mengajukan banding, tapi karena kita memerintahkan dalam putusan penuntut umum untuk pemeriksaan perkara maka tidak ada alasan untuk memunda perkara ini. Jadi nanti akan sampai pada putusan akhir, tegasnya.

Ada sejumlah alasan yang diutarakan majelis dalam putusan sela ini. Setelah mempertimbangkan eksepsi Benny yang pada pokoknya mempermasalahkan soal penyitaan aset. Kemudian mengenai perusahannya PT Hanson International yang telah melunasi hutang kepada Jiwasraya, kemudian perusahaan asuransi itu dianggap telah rugi sejak 2016 serta kejanggalan dalam hadil audit BPK, majelis menyatakan seluruhnya telah memasuki pokok perkara.

œMajelis menyatakan seluruh keberatan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini dengan memerintahkan PU (penuntut umum) untuk melanjutkan. Menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa, kata majelis. (Baca: Poin-poin Bantahan Benny Tjokro Atas Dakwaan TPPU Jiwasraya)

Banding di putusan sela

Perlawanan atau pengajuan banding dalam putusan sela memang jarang terjadi, namun ini bukan merupakan hal baru dalam perkara pidana. Dari penelusuran Hukumonline ada beberapa perkara yang juga diajukan banding karena tak terima dengan putusan sela yang diucapkan majelis, mayoritas perkara itu tetap disidangkan hingga putusan akhir, tetapi ada juga yang diterima pengadilan tinggi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua