Sabtu, 27 Juni 2020

Wapres Minta Penyempurnaan Data Kemiskinan Melalui Verifikasi Lapangan

Mekanisme verifikasi lapangan ini diharapkan menggunakan metodologi seperti yang digunakan BPS. Timboel menilai seharusnya pemerintah punya data tunggal yang memang dikelola oleh satu lembaga, sehingga tidak ada lagi perbedaan data sebagai rujukan.
Ady Thea DA
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam rapat konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (25/4). Foto: Humas Kominfo

Pemerintah terus membenahi persoalan data kemiskinan. Dalam rapat konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (25/4/2020), Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin mengarahkan agar dilakukan penyempurnaan data kemiskinan. Penyempurnaan data ini perlu dilakukan lewat pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pemutakhiran data ini layaknya dilakukan melalui verifikasi lapangan secara nasional.

“Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan,” kata Ma’ruf seperti dikutip kominfo.go.id.   

Untuk melakukan verifikasi lapangan, Ma’ruf menyebut perlu data awal yang berasal dari DTKS dan data yang terkumpul dari berbagai daerah. Selain itu, diperlukan mekanisme pemutakhiran data yang valid pada tingkat nasional. “Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukan ke dalam basis data,” ujarnya.

Ma’ruf melanjutkan pentingnya membangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional, sekaligus pemutakhiran dinamis (real time). Dia memaparkan banyak praktik baik negara lain dalam mengelola data perlindungan sosial. Misalnya, membagi pengelolaan data perlindungan sosial yang menjadi social registry (informasi mengenai orang yang memenuhi syarat menerima perlindungan sosial) dan beneficiary registry (datar penerima perlindungan sosial).

“Saya ingin Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya,” pinta Ma’ruf memberikan arahan.

Ma’ruf menekankan data perlindungan sosial ini merupakan informasi berharga dan diperlukan tata kelola pengawasan yang baik. Dia melihat sempat ada kelompok kerja (pokja) data. Tim pengawasan seperti itu perlu dibentuk kembali dengan tugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum ditandatangani Menteri Sosial.  

Penggunaan teknologi menurut Ma’ruf berperan penting dalam konsolidasi data kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi informasi yang baik dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. “Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap ke seluruh pelosok tanah air (juga) perlu didukung,” usulnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua