Senin, 29 Juni 2020

Anggaran Penanganan Bencana Rawan Dikorupsi di Lima Bidang Ini

Pemerintah diminta untuk transparan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Situasi darurat tak layak dijadikan alasan untuk lengah melalakukan pengawasan. 
Muhammad Yasin

Anggaran penanganan bencana non-alam Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) terus mengalami kenaikan. Dari angka Rp405,1 triliun pada 31 Maret, sudah mengalami kenaikan ke angka Rp695,2 triliun pada 16 Juni 2020. Terakhir, angkanya sudah mencapai Rp905 triliun. Jumlah anggaran ini tidak sedikit dan rawan diselewengkan jika tidak diawasi dengan baik.

Dalam kaitan itu, Freedom of Information Network Indonesia (FoINI), jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi isu keterbukaan informasi, meminta para pemangku kepentingan yang bersinggungan dengan penggunaan anggaran untuk transparan. Informasi penggunaan anggaran Covid-19 seharusnya dapat diakses publik. Koordinator FoINI, Ahmad Hanafi, menyatakan penggunaan anggaran yang tidak transparan sangat berbahaya. Meskipun sudah ada sejumlah perangkat regulasi yang dikeluarkan, bukan berarti anggaran besar itu tidak rawan disalahgunakan. Apalagi, hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara rinci penggunaan dana tersebut.

Hanafi merujuk pada Pasal 9 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan rujukan ini, setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala laporan keuangan. FoINI juga mengkhawatirkan ketertutupan penggunaan anggaran membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi.

Kekhawatiran itu pula yang disampaikan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, dan pengajar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Wisnu Wibowo, dalam diskusi webinar ‘Ekonomi dan Antikorupsi’, Sabtu (27/6) kemarin. “Selalu muncul kekhawatiran anggaran penanganan bencana rawan dikorupsi,” ujar Oce dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Negeri Surabaya itu. Ia menggambarkan ‘korupsi’ sebagai gelombang kedua bencana yang harus dihadapi. (Baca juga: Waspadai 4 Potensi Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Desa)

Dalam konteks penanganan bencana terutama Covid-19, Oce Madril menyebutkan lima potensi korupsi yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi korupsi pada perencanaan keuangan. Pergeseran anggaran dilakukan secara massif dari pusat hingga daerah dan nilainya sangat besar. Anggaran masing-masing lembaga dialihkan ke penanganan bencana. Realokasi dilakukan dalam waktu cepat dan minim pengawasan, misalnya realokasi anggaran tanpa pembahasan bersama legislatif. Realokasi anggaran ini, menurut Oce sangat rawan. Problem utamanya, siapa yang bisa memastikan anggaran digeser untuk pos yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Kedua, potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa selama masa bencana. Tanpa keadaan darurat pun, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan belum bersih dari korupsi. Apalagi dalam keadaan bencana, pasti banyak pembelian barang untuk kebutuhan penanggulangan. Dalam penanganan Covid-19 misalnya ada pembelian alat rapid test, swap test, masker dan alat kesehatan lainnya. Bahkan Pemerintah membangun satu rumah sakit baru di pulau Galang. Pengadaan barang-barang tersebut di masa bencana rawan dikorupsi jika tidak dilakukan pengawasan dengan dengan baik.

Ketiga, potensi korupsi lainnya terjadi pada pengadaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Faktanya sudah terjadi beberapa kali aksi masyarakat yang mempersoalkan bansos. Salah satu penyebabnya adalah penyaluran dana bantuan beralaskan data calon penerima yang amburadul dan tidak dimutakhirkan. Data Pemda dan data Kementerian Sosial tidak sama. Data yang dimiliki dan dijadikan dasar tidak legitimated dan tidal reliable sehingga banyak yang salah sasaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua