Senin, 29 Juni 2020

​​​​​​​Dari Perbedaan Plh dengan Plt Hingga Hukumnya Edit Wajah Orang Menjadi Meme

Artikel mengenai ancaman administratif jika tak mendaftar BPJS hingga prosedur pemindahan hak atas saham karena pewarisan juga diulas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat umum. Maka dari itu, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline, telah menjadi medium terdepan dalam menghadirkan informasi hukum yang mudah dipahami. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna.

Tak hanya artikel, kini edukasi hukum yang disampaikan juga telah hadir dalam berbagai format seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast. Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari perbedaan pelaksana harian (Plh) dengan pelaksana tugas (Plt) hingga hukumnya edit wajah orang menjadi meme.


  1. Perbedaan Pelaksana Harian (Plh) dengan Pelaksana Tugas (Plt)

Perbedaan mendasar antara Pelaksana Harian dengan Pelaksana Tugas adalah Pelaksana Harianmelaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Pelaksana Tugas melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Selain itu, baik Pelaksana Harian maupun Pelaksana Tugas memiliki batasan dalam menjalankan tugasnya.


  1. Jerat Hukum Mengedit Wajah Orang Menjadi Meme

Mengubah foto diri seseorang menjadi meme ternyata dapat berakibat pada penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika orang yang menjadi objek meme tersebut merasa tersinggung.


  1. Status Hukum Orang Tua Tunggal (Single Parent)

Meskipun berstatus sebagai single parent, namun ibu yang melahirkan anak luar kawin memiliki kedudukan hukum sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga anak dan merawat anak sejak dalam kandungan untuk selanjutnya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak hingga dewasa.

Prosedur penerbitan akta kelahiran tanpa buku nikah/kutipan akta perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.


  1. Prosedur Pemindahan Hak atas Saham karena Pewarisan

Langkah yang harus dilakukan dalam proses pemindahan hak atas saham karena pewarisan adalah:


  1. menyepakati salah satu ahli waris sebagai wakil pemegang saham;

  2. membuat akta pemindahan hak atau bukti-bukti lainnya sebagai ahli waris;

  3. menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada perseroan;

  4. direksi kemudian akan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

  5. direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua