Senin, 29 June 2020

​​​​​​​Dari Perbedaan Plh dengan Plt Hingga Hukumnya Edit Wajah Orang Menjadi Meme


  1. Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugasnya

Pendisiplinan murid oleh gurunya dapat disalahartikan sebagai kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, guru harus menyeimbangkan hak dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan bertanggung jawab, sehingga diharapkan tidak akan terjadi permasalahan karena adanya salah paham tersebut.


  1. Hak Karyawan yang Di-PHK karena Perusahaan Pailit

Ketika perusahaan dinyatakan pailit, sebenarnya usahanya masih dapat dilanjutkan oleh tim kurator, namun kurator memang dapat memutus hubungan kerja karyawan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Ketika diputus hubungan kerjanya, karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu mendapatkan hak yang berbeda.


  1. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

Meskipun telah tercapai perdamaian antar para pihak, proses hukum atas delik biasa, seperti dugaan penipuan/penggelapan, yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan.

Namun demikian, Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai.


  1. Ancaman Sanksi Administratif Jika Tak Mendaftar BPJS

Bagi setiap orang maupun pemberi kerja selain penyelenggara negara akan dijatuhi sanksi administratif apabila tidak mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Secara umum, sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.


  1. Bersepeda di Lajur Kendaraan Bermotor Bisa Dipidana

Apabila telah tersedia lajur khusus sepeda, tetapi pesepeda dengan sengaja menggunakan lajur jalan kendaraanbermotor, ia bisa dipidana kurungan maksimal 15 hari atau denda maksimal Rp100 ribu berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


  1. Perkawinan saat Wabah COVID-19 Tak Perlu Disertai Resepsi

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad (rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul) yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan resepsi tidaklah harus ada dalam perkawinan. Kegiatan ini tidak menentukan keabsahan perkawinan.

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua