Senin, 29 Juni 2020

Jaksa Agung Evaluasi Tuntutan Kasus Novel Pasca Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis selaku terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan pada 16 Juli 2020 mendatang.
Rofiq Hidayat
Tim jaksa dan salah satu terdakwa penyerang Novel Baswedan saat hendak menjalani sidang perdana di ruang sidang PN Jakarta Utara. Foto: RES

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan akan mengevaluasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada tersangka kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswesan.

"Saya akan minta evaluasi lagi. Kenapa? Karena Jaksa ini (seharusnya) menuntut berdasarkan adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Kami nanti akan seimbangkan dengan putusan (hakim) pengadilannya," kata Burhanuddin saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (29/6/2020).

Apabila nanti tuntutan Jaksa tak seimbang dengan putusan hakim, Burhanuddin memastikan bahwa itu pasti ada “sesuatu” dalam penuntutan Jaksa dalam kasus Novel Baswedan tersebut. Dia memastikan akan ada evaluasi pada Jaksa yang melakukan penuntutan 1 tahun penjara kepada tersangka yang mengakibatkan luka fatal pada mata Penyidik KPK tersebut.

"Tapi nanti kalau ada keseimbangan (balance), artinya pertimbangan jaksa ada dipakai dalam pertimbangan putusan hakim," kata Burhanuddin.

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis selaku terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan pada 16 Juli 2020 mendatang. "Majelis hakim telah sepakat dan bermusyawarah untuk putusan nanti akan diagendakan pada Kamis, 16 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB," kata Ketua Majelis Djumyanto usai mendengarkan materi duplik tim kuasa hukum terdakwa di PN Jakarta Utara, Senin (29/6/2020).   

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan RI pun bakal melakukan eksaminasi materi tuntutan jaksa kasus Novel. Tapi, eksaminasi dilakukan setelah ada putusan PN Jakarta Utara dalam perkara ini. “Eksaminasi tentunya dibutuhkan sebagai salah satu bahan telaah dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan Ibnu Madjah kepada Hukumonline, Kamis (18/6/2020) lalu. (Baca Juga: Majelis Hakim Diminta Vonis Maksimal terhadap Penyerang Novel)

Dia mengakui pihaknya didorong agar menggali keterangan tim jaksa penuntut umum yang terdiri dari Ahmad Patoni, Satria Irawan, Fedrik Adhar dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam mengeksaminasi tuntutan jaksa yang menangani sebuah kasus menarik perhatian publik, Komisi Kejaksaan tak serta merta dapat langsung melakukan pemeriksaan. Sebab, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan tetap memperhatikan norma Pasal 13 Peraturan Presiden No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua