Selasa, 30 Juni 2020

Kebutuhan Kode Etik Anggota Majelis Kehormatan Notaris Oleh: Chandra Yusuf*)

Pemerintah wajib membuat kode etik bagi anggota MKN yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dari pemanggilan notaris dalam perkara pidana.
RED
Chandra Yusuf. Foto: Istimewa

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 hari senin tanggal 18 Mei 2020 dan hari jumat tanggal 19 Juni 2020 yang diucapkan pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020, hakim MK tidak dapat menerima Pemohon I, III, IV dan V (Persatuan Jaksa Indonesia, dkk) karena tidak memiliki legal standing.

Hakim MK juga menolak Pemohon II (jaksa Olivia Sembiring) atas Judicial Review (JR), pasal  66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN), yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. B. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” Pemohon menghendaki pembatalan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Pemohon mengajukan pembatalan frasanya karena pasal tersebut menekankan bahwa penyidik, jaksa dan hakim wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Tentunya pemanggilan ini bertujuan untuk membuat jelas perkara pidana. Notaris tidak perlu merasa takut, apabila ia tidak melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan. Namun putusan MK tersebut menambah ketenangan hati para notaris, karena MKN dapat menjadi penyaring dari pemanggilan penyidik, jaksa dan hakim yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung.  

Dengan putusan MK tersebut, kekuasaan tertinggi untuk dapat mengklarifikasi minuta akta berada pada persetujuan MKN. Notaris dipanggil dalam rangka pemeriksaan suatu tindak kejahatan. Hal ini terkait dengan Notaris sebagai pejabat negara yang dapat menyimpangkan isi dan juga kesepakatan para pihak dalam suatu transaksi. Isi dituangkan diikuti dengan tandatangan asli di minuta akta. Karena putusan MK membuat penyidik, jaksa dan hakim tidak dapat memanggil notaris secara langsung.

Sebelumnya notaris dapat dipanggil dalam proses pemeriksaan di tahap penyidikan, penuntutan umum maupun pembuktian di persidangan. Penolakan MKN terhadap pemanggilan notaris dapat melindungi notaris dari pemanggilan yang sewenang-wenang. MKN wajib bertindak objektif dalam memberikan persetujuan atas pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris. Namun MKN juga tidak dapat memberikan perlindungan terhadap notaris secara subjektif. Selama anggota MKN memiliki integritas tinggi dan dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara, maka MKN dapat menjadi saringan yang efektif.

Kekosongan Hukum yang Belum Tertutupi

Permasalahannya timbul ketika notaris dalam membuat akta otentik melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Apabila ia tidak memiliki niat untuk menyimpangkannya. Penyidik, jaksa dan hakim akan mengetahui informasinya dalam perjanjian yang dibuat. Sebaliknya notaris tidak pernah mengetahui apakah tandatangan yang tercantum dalam akta notaris adalah tandatangan asli yang mewakili para pihak atau bukan. Adapun minuta akta berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU JN menyebutkan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua