Rabu, 01 Juli 2020

Harapan Pemerintah Jelang Pengesahan Perppu Pilkada

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi tetap mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki kapabilitas menangani Covid-19 secara efektif.
Agus Sahbani
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Komisi II DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Perppu Pilkada). Pemerintah pun menyetujui Perppu Pilkada disahkan menjadi UU agar bisa menjadi payung hukum Pilkada Serentak 2020 yang akan dihelat 9 Desember 2020. 

"Apakah bisa disepakati dan disetujui Perppu No. 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang?" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks DPR Jakarta, Selasa (30/6/2020) seperti dikutip Antara. (Baca Juga: Mendorong Perppu Pilkada Segera Disetujui Menjadi UU)

Setelah itu, seluruh anggota Komisi II DPR yang hadir dalam raker tersebut menyatakan setuju Perppu No. 2/2020 menjadi UU. Dengan persetujuan tersebut, kata Doli, Perppu Pilkada menjadi draf final hasil pembicaraan tingkat pertama. Menurut dia, proses selanjutnya akan dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat kedua dalam Rapat Paripiurna DPR RI dalam waktu dekat.

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing perwakilan fraksi membacakan pandangan mini fraksi terkait dengan Perppu Pilkada. Sebanyak sembilan fraksi secara bulat menyatakan menyetujui Perppu Pilkada menjadi UU. Hadir dalam raker tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan semua fraksi di Komisi II DPR menyepakati Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada disahkan menjadi undang-undang. “Pada acara pendapat mini fraksi ini yang merupakan tahapan menuju paripurna, tadi secara bulat semua fraksi (sembilan fraksi) menyampaikan persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020," kata Tito Karnavian.

Meski disetujui menjadi undang-undang, menurut Tito DPR tetap memberikan beberapa catatan untuk hal-hal yang dianggap perlu menjadi perhatian para penyelenggara dan pemerintah agar pilkada berjalan secara aman lancar, terutama aman dari Covid-19. “Kemungkinan ada kekhawatiran penularan Covid-19 karena adanya pilkada, seharusnya kita balik kondisi itu, mari sama-sama angkat isu kontestasi Pilkada 2020 adalah isu tentang efektivitas daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya,” kata Tito.

Tito berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi tetap mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki kapabilitas menangani Covid-19 secara efektif. “Kita memerlukan pemimpin daerah yang kuat, menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi kita juga harus optimis, kita angkat isu efektivitas penanganan, biarkan para kontestan adu gagasan bagaimana menangani dan mempercepat penanganan Covid-19,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua