Rabu, 01 July 2020

Upaya Mencegah Kecurangan dalam Program JKN

Besaran iuran JKN yang terlalu kecil dapat memicu terjadinya fraud. BPJS Kesehatan terus memperkuat teknologi informasi, termasuk untuk mencegah fraud.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Foto: RES

Program JKN yang bergulir sejak 1 Januari 2014 sampai saat ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Program ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Namun, pelaksanaan JKN selama 6 tahun ini seringkali menghadapi masalah dan tantangan, salah satunya defisit dana jaminan sosial (DJS).

Ada banyak faktor yang menyebabkan defisit, selain besaran iuran yang tergolong kecil dan tidak sesuai dengan besarnya manfaat yang diberikan untuk peserta, penyebab lainnya adalah faktor kecurangan (fraud). BPJS Kesehatan mencatat jumlah fraud yang terjadi dalam program JKN tak lebih dari 1 persen.

Pakar Jaminan Sosial Prof Hasbullah Thabrany menilai definisi fraud sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan No.16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Serta Pengenaan Sanksi Adminstrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan tergolong baik daripada peraturan sebelumnya.

Pasal 2 Permenkes ini menyebut fraud dapat dilakukan oleh 5 pihak yaitu peserta; BPJS Kesehatan; Fasilitas Kesehatan atau pemberi layanan kesehatan; penyedia obat dan alat kesehatan; dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Hasbullah, fraud bisa terjadi karena regulasi yang berpotensi menimbulkan fraud. Hasbullah mengingatkan ada hal lain yang perlu diperhatikan terkait defisit DJS. Misalnya, kenaikan konsumsi hari perawatan dalam pelayanan rawat inap di RS dimana usia di atas 50 tahun paling tinggi.

Dia mengingatkan harus diteliti lebih lanjut atau mendalam apakah kenaikan itu terjadi karena fraud atau JKN sudah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses layanan Kesehatan secara optimal? Demikian pula klaim rawat jalan tingkat lanjutan paling tinggi provinsi Jakarta dan terendah di Sulawesi Utara.

Menurutnya, selama ini meningkatnya pemanfaatan program JKN oleh masyarakat itu tidak dibarengi dengan kenaikan iuran JKN. Salah satu akibatnya, fasilitas kesehatan dirugikan karena biaya layanan kesehatan setiap tahun harusnya naik akibat inflasi dan hal lainnya. Tapi, besaran klaim yang dibayar BPJS Kesehatan terhadap RS selama 6 tahun terakhir relatif turun.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua