Rabu, 01 July 2020

Pelaku Usaha Punya Waktu 2 Tahun Ubah Perizinan Minerba dari Daerah Ke Pusat

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang minerba.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Hukumonline menggelar webinar dengan mengakat tema Implementasi UU Minerba Terbaru dan Implikasi Hukumnya bagi Pelaku Usaha. Jakarta, Selasa (30/6).

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009) menarik seluruh kewenangan perizinan yang sebelumnya berada di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Latar belakang dari kebijakan ini  disebutkan dalam bagian pertimbangan UU Nomor 3 Tahun 2020. Para pembuat UU menilai kegiatan usaha pertambangan minerba msih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal,” ujar Partner Assegaf Hamzah & Partner (AHP), Tunggul P. Utomo, dalam webinar Implementasi UU Minerba Terbaru dan Implikasi Hukumnya bagi Pelaku Usaha yang diselenggarakan hukumonline, Selasa (30/6).

Terkait implikasi kewenangan perizinan yang berubah dari daerah ke pusat ini, Tunggul mengingatkan agar pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dengan UU Minerba yang baru karena dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 memberi batasan waktu 2 tahun bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan izin-izin yang sebelumnya diperoleh dari pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari proses transisi, Pasal 137C UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sejak UU No. 3 Tahun 2020 berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020. Dalam jangka waktu tersebut, menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru sebagaimana diatur di dalam UU yang lama.

Karena itu, untuk mengatahui perubahan-perubahan terkait perizinan yang lebih mendetail, Tunggul menyarankan agar pelaku usaha menunggu terbitnya peraturan pelaksana dari UU Minerba yang secara normatif akan diterbitkan pemerintah, maksimal dalam waktu satu tahun ke depan. “Ini sangat patut ditunggu karena detailnya akan ada di sana. Untuk pelaku usaha yang sudah memiliki perizinan usaha (izinnya) tetap berlaku,” terang Tunggul. (Baca: ESDM Sebut UU Minerba Perubahan Jamin Ketahanan Cadangan Minerba)

Sementara untuk pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan (IUP OP) dan/atau Pemurnian, akan dilakukan penyesuaian menjadi Izin Usaha Industri (IUI) dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan begitu, ke depan izin ini akan dioterbitkan oleh Kementerian perindustrian menggantikan IUP  yang selama ini diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Kemudian, jika Pasal 93 UU Minerba lama mengatur larangan pemindahtanganan IUP dan IUPK kepada pihak lain, Tunggul menilai UU Minerba yang baru kembali menegaskan hal tersebut dalam pasal yang sama. Namun ada kewenangan Menteri ESDM terkait hal ini. Pemindahtanganan IUP dan atau IUPK bisa terjadi dengan persetujuan Menteri ESDM.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua