Rabu, 01 Juli 2020

Mendorong BPK Cegah Penyalahgunaan Dana Covid-19

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan rapat konsultasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, audit yang dilakukan BPK tak hanya menjaga kepatuhan terhadap UU, tapi mendorong pemerintah agar dapat menangani pandemi Covid-19 secara transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategis dengan membuat prosedur khusus dan mengintensifkan komunikasi para pejabat pengelola keuangan negara. Serta membuat ruang bagi pengelola keuangan negara untuk menindaklanjuti  ketika muncul teridentifikasi dalam pemeriksaan BPK.

“Kami bahas audit komprehensif tentang penanganan Covid-19. Itu penting, tapi tidak menjadi pembahasan. Kita lebih membahas strategi komunikasinya, sehingga kegiatan audit BPK tidak menimbulkan side effect bagi para pelaku usaha, khususnya mereka yang akan berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman bagi keselamatan rakyat. Selain itu, Covid-19 pun mengancam sosial ekonomi serta sistem keuangan. Akibat situasi genting, memaksa pemerintah menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

UU No. 2 Tahun 2020 ini menjadi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional. Pemerintah belakangan menaikan anggaran penanganan Covid-19 dari semula Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Dengan begitu, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun dari yang dianggarkan semula.  

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua