Rabu, 01 July 2020

Calon Anggota Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan Badan Supervisi BI

Karena secara historis pembentukan BSBI hasil kompromi yang berujung kewenangan supervisi BSBI terbatas.
Rofiq Hidayat
Yunus Husein saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BSBI di ruang rapat Komisi XI DPR, Rabu (7/1). Foto: RFQ

Sempitnya ruang gerak Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) mengharuskan perlu adanya perubahan regulasi yang mengaturnya, khususnyaa terkait kewenangan BSBI dalam mengawasi Bank Indonesia. Karena itu, diusulkan aturan BSBI dalam UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perlu direvisi.

“Kewenangan BSBI terbatas, maka harus diubah aturannya supaya bisa ‘bergigi’. Jadi harus diperbaiki,” ujar Yunus Husein saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BSBI di ruang rapat Komisi XI DPR, Rabu (7/1/20202). (Baca Juga: 11 Calon Anggota Badan Supervisi BI Jalani Uji Kepatutan)

Menurut Yunus, kedudukan BI sangat kuat karena diatur Pasal 23D UUD Tahun 1945. Dalam perjalannnya, UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI mengalami perubahan yang satu diantaranya memberikan pengawasan terhadap BI. Peran BI memang sedemikian kuat. Namun agar berjalan independen dan transparan, histrorisnya berujung pembentukan BSBI. Sayangnya, pembentukan BSBI pun hasil “komporomi”, sehingga berujung kewenangan BSBI pun terbatas.

Namun demikian, mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) itu menilai BI sebagai bank sentral harus independen. Karena itu, tujuh prinsip dalam tata kelola pemerintahan di sektor publik mesti diterapkan oleh BI, DPR, maupun BSBI. Tujuh prinsip itu yakni kepemimpinan, etika dan kejujuran sektor publlik, penatalayanan, supremasi hukum, transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, BSBI seolah tak mampu menjalankan peran pengawasan secara optimal terhadap BI. Padahal BSBI merupakan kepanjangan tangan Komisi XI DPR dalam rangka membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BI. Lagi-lagi, persoalan komunikasi BSBI dengan Komisi XI pun terkadang tak optimal. “Bisa jadi BSBI dengan Komisi XI kurang interaksi, begitu pula BSBI dengan BI. Perlu diperbaiki masalah komunikasi,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHI) Jentera itu.

Calon lainnya, Mohammad Kadri punya pandangan yang sama. Menurutnya, kewenangan BSBI terbilang kurang optimal. Padahal badan sekelas BSBI semestinya memiliki taring dalam mengawasi BI dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan tanpa mengganggu independensi bank sentral. “Kewenangan BSBI memang kurang greget,” kata Senior Partner Kantor Hukum Guido Hidayanto & Partners (GHP) ini.  

Satu-satunya calon yang berprofesi sebagai advokat ini berpendapat, agar BSBI sebagai badan pengawas memiliki peran optimal, perlu terobosan besar selain mengubah UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI. Terpenting bagi Kadri, adanya ruang bagi BSBI agar memiliki daya cengkram dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan menjadi lebih kuat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua