Kamis, 02 July 2020

Catatan Menarik di Vonis Kepala Kantor Pajak, Dissenting Opinion dan Dakwaan Kedua Tidak Terbukti

Dakwaan pertama yang menurut majelis terbukti juga tidak bersuara bulat.
Aji Prasetyo
Yul Dirga saat mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/7). Foto: RES

Ada hal menarik dari sidang putusan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPPMA) III Jakarta, Yul Dirga. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memang menjatuhkan hukuman pidana selama 6,5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun hukuman itu dijatuhkan “hanya” karena ia terbukti bersalah menerima uang suap sebesar AS$18.425 dan AS$14.400 dan Rp50 juta seperti dalam surat dakwaan pertama.

Penerimaan uang suap itu berasal dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim dan Katherine Tan Foong Ching selaku "Chief Financial Officer" Wearnes Automotive Pte. Ltd. sebesar AS$18.425 dan AS$14.400 dan ditambah sejumlah Rp50 juta (sekitar Rp524 juta). Tujuannya agar Yul Dirga dan tiga orang pemeriksa pajak KPP PMA Tiga Jakarta, yaitu Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi menyetujui permohonan lebih bayar pajak (restitusi) yang diajukan PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016.

Menurut majelis seluruh unsur dalam surat dakwaan pertama yaitu Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Yul Dirga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama," kata Ketua Majelis Hakim M Siradj, Rabu (1/7). (Baca: Whistle Blowing System Ungkap Suap Restitusi Pajak Dealer Mobil Mewah)

Selain itu terdakwa Yul Dirga juga diminta membayar uang pengganti sebesar AS$18.425 dan AS$14.400 dan Rp50 juta. Jika tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan dilelang, apabila tidak mencukupi maka dikenakan pidana selama 2 tahun.

Pertimbangan memberatkan perbuatan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berpengaruh negatif dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dalam sektor pajak, telah menikmati uang hasil korupsi, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan. Sementara pertimbangan meringankan ia berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum.

Namun Yul Dirga tidak terbukti dalam surat dakwaan kedua yaitu Pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar AS$98.400 dan Sin$94 ribu yang jika dirupiahkan sekitar Rp1,891 miliar dari wajib pajak KPPMA III.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua