Kamis, 02 Juli 2020

Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis

Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi peraturan. Hol

Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden mengancam merombak kabinet dan pembubaran lembaga menjadi opsi yang bakal ditempuh.  

Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin menilai kekecewaan Presiden Jokowi setidaknya menegaskan tiga hal. Pertama, Presiden Jokowi menyadari adanya hambatan regulasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Kedua, hambatan regulasi itu menyebabkan para menteri lamban mengatasi pandemi Covid-19. Ketiga, tak berjalannya tata kelola regulasi terkait monitoring kebutuhan regulasi saat menghadapi krisis. 

Sholikin mengatakan keluhan lambannya respon mengatasi persoalan akibat ketiadaan ataupun tumpang tindihnya regulasi bukan kali pertama. Dalam berbagai forum, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sering mengeluhkan hal yang sama sejak awal periode pemerintahannya. “Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya ‘kegentingan yang memaksa’ untuk segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan,” ujar Sholikin saat berbincang kepada Hukumonline, Kamis (2/7/2020).

Guna mengatasi persoalan tata kelola peraturan perundang-undangan, menurut Sholikin terdapat empat langkah prioritas yang perlu segera dilakukan Presiden Jokowi. Pertama, membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah. Dia mengingatkan fungsi monitoring dan evaluasi telah diatur UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

“Tapi, aturan teknis di pemerintah belum ada karena UU 15/2019 belum lama disahkan menjadi UU. Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan bagi pelaksana UU 15/2019,” kata Sholikin. (Baca Juga: PSHK Kritik Kemarahan Presiden Saat Sidang Kabinet)

Kedua, merumuskan alur kerja dalam struktur kabinet agar bisa direspon cepat dalam penyelesaian setiap kendala regulasi. Dia menilai tak jarang pembiaran kendala regulasi bermasalah diakibatkan persoalan ego sektoral  antar kementerian.

Ketiga, memperbaiki proses harmonisasi regulasi di internal kementerian agar tahapan harmonisasi berjalan dengan cepat. “Upaya perbaikan proses harmonisasi menjadi amat penting dilakukan karena masih banyak regulasi yang tumpang tindih.”

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua