Kamis, 02 Juli 2020

Melihat Lagi Kronologi Perkara Hak Tagih Bank Bali Joko Tjandra

Penasihat hukum membenarkan Joko berada di Indonesia dan mendaftarkan PK di PN Jaksel, namun kini ia telah kembali keluar negeri.
Aji Prasetyo
Ilustrator: BAS

Informasi dari Kejaksaan Agung yang menyebutkan kehadiran Joko Soegiarto Tjandra di Indonesia selama tiga bulan terakhir menuai polemik. Sebab kehadiran buronan hak tagih Bank Bali tersebut tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Kejaksaan pun mengaku kebobolan dan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Di sisi lain, Kemenkumham membantah adanya informasi tersebut. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihaknya sudah mengecek data perlintasan keimigrasian dan hasilnya tidak ada jejak dari yang bersangkutan. Ia mengaku heran tentang adanya informasi Joko Tjandra masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

Namun yang pasti, Yasonna menegaskan tak ada data sedikitpun masuknya Joko Tjandra ke Indonesia. Apalagi dalam kurun waktu tiga bulan ini. “Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” ujar Yasonna kepada wartawan.

Namun kehadiran Joko Tjandra di Indonesia ini dibenarkan oleh penasihat hukumnya Anita Kolopaking. Bahkan Anita ikut mendampingi ketika Joko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Beliau sendiri yang hadir pada saat mengajukan memori PK tanggal 8 Juni 2020 sebagai syarat UU harus beliau sendiri yang hadir boleh didampingi PH-nya. Saat itu saya yang dampingi beliau di PN Jak Sel,” kata Anita kepada Hukumonline.

Saat ditanya di mana posisi Joko Tjandra saat ini, ia menyebut yang bersangkutan telah kembali keluar negeri. “Beliau sekarang ada di Kuala Lumpur,” terangnya. (Baca: Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaaan Joko Tjandra)

Latar belakang perkara

Dalam keterangannya, tim penasihat hukum menjelaskan latar belakang perkara ini. Permasalahan hukum Joko Soegiarto Tjandra (JST) bermula pada tanggal 1 November 1997, di mana Menteri Keuangan Marie Muhammad menutup 16 bank dan tidak membayarkan deposito yang ada di bank-bank tersebut. Akibatnya masyarakat kemudian memberikan tekanan/rush pada Pemerintah RI, oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No. 26/1998 tanggal 26 Januari 1998, SK Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 yang tata caranya diatur dalam SKB I, yang pada pokoknya Pemerintah menjamin seluruh deposan dan kreditur dari bank umum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Namun hanya karena kesalahan satu kata, pelaksanaan program penjaminan pemerintah berujung masalah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua