Jumat, 03 July 2020

Perpres Mekanisme Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional Terbit, Ini Isinya

Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan DPR terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Presiden, dilakukan paling lama 60 hari kerja pada masa sidang.
RED

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perpres 71/2020) pada 22 Juni 2020 lalu. Perpres 71/2020 itu bertujuan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses persetujuan oleh DPR atas perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

“Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional,’’ bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres 71/2020 sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab.

Perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan kepada DPR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1), meliputi perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh: a. Presiden; b. Wakil Presiden; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; atau d. menteri atau pimpinan lembaga.

Penyampaian perjanjian perdagangan internasional, sebagaimana dimaksud pada Perpres 71/2020 itu disertai dengan dokumen: a. naskah pertimbangan persetujuan perjanjian perdagangan internasional; b. salinan naskah perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandasahkan (certified true copy); dan c. terjemahan perjanjian perdagangan internasional, dalam hal bahasa Indonesia tidak digunakan dalam naskah perjanjian.

“Perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibahas oleh DPR untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR,’’ bunyi pasal 3 ayat (1). (Baca: Segera Berlaku, Ini Potensi dalam Perjanjian Ekonomi Indonesia-Australia CEPA)

Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan DPR terhadap perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Presiden, sebagaimana dimaksud pada Perpres tersebut, dilakukan paling lama 60 hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang. b. dalam hal Perjanjian Perdagangan Internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

“Dalam hal pembahasan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah, pemrakarsa menyiapkan dokumen berupa: a. analisis strength, weakness, opportunity, and threat, atau analisis lainnya; dan b. prognosa,’’ bunyi Pasal 4 Ayat (1) Perpres ini.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua