Jumat, 03 July 2020

‘Rombak’ RUU Prolegnas 2020 Dinilai Ciderai Fungsi Legislasi

PSHK meminta DPR dan Pemerintah membuka kepada publik pertimbangan setiap RUU yang dikurangi dan ditambahkan sebagai RUU prioritas 2020 berdasarkan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

DPR dan pemerintah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali merevisi daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Ada penambahan 3 RUU baru; penggantian 2 RUU; dan 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang sebelumnya berjumlah 50 RUU. Praktik mengevaluasi yang ujungnya mengeluarkan sejumlah RUU di tengah tahun berjalan menciderai komitmen politik DPR kepada masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

“Praktik penghapusan RUU di tengah tahun berjalan mencederai komitmen politik DPR kepada publik dalam pelaksanaan fungsi legislasi,” ujar Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK, Fajri Nursyamsi di Jakarta, Jumat (3/7/2020). (Baca Juga: Pembentuk UU ‘Rombak’ Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik)

Fajri menilai pengurangan 16 RUU, penambahan 3 RUU, dan penggantian 2 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 oleh DPR dan pemerintah menunjukan adanya persoalan dalam perencanaan legislasi. Hal itu terlihat jelas tidak realistisnya jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Demikian pula standar ganda penentuan RUU prioritas, dan proses yang tidak transparan dan partisipatif.

Dia menilai praktik minim komitmen itu bila dilakukan terus-menerus berpotensi mendegradasi fungsi Prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi. Penetapan 50 RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 pun bukan tanpa masalah. Berdasarkan kajian PSHK tahun 2019 terkait masalah pengelolaan regulasi, 50 RUU merupakan jumlah rata-rata RUU prioritas dalam 5 tahun terakhir. Namun targetnya tidak pernah tercapai. Sebab DPR dan pemerintah hanya mampu menuntaskan 20 RUU.

“Bahkan keseluruhan RUU itu tidak semua berasal dari Prolegnas di awal tahun, karena ada RUU lain seperti ratifikasi perjanjian internasional,” kata dia.

Dia mensinyalir capaian RUU pada Prolegnas 2020 berpotensi jauh lebih sedikit secara kuantitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya bakal dibahas di tengah pandemi Covid-19 yang bakal membatasi proses pembahasan. “Jangan dilupakan juga RUU Cipta Kerja yang terdiri dari banyak pasal serta akan menjadi super prioritas akan menyedot perhatian dan tenaga fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasannya,” kata dia mengingatkan.

Peneliti PSHK lain, Agil Oktaryal menilai praktik tambah kurang RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 menunjukkan tidak ada standar yang jelas dalam proses evaluasi. Semestinya, evaluasi diarahkan pada strategi pencapaian atau penyelesaian RUU sesuai arah perencanaan pembangunan serta memiliki keterkaitan upaya penanganan Covid-19 di tengah kondisi darurat kesehatan masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua