Jumat, 03 Juli 2020

Saling Tak Terima Penuntut Umum dan Imam Nahrawi atas Putusan Hakim

Kedua belah pihak mengajukan banding.
Aji Prasetyo
Imam Nahrawi saat mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ternyata belum selesai. Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang menangani perkara ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan setidaknya ada dua alasan banding. Pertama putusan majelis yang menghukum Imam dengan pidana penjara selama 7 tahun denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara kedua mengenai adanya perbedaan pendapat tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Imam.

“Adapun alasan banding antara lain karena putusan belum memenuhi rasa keadilan, di samping itu juga dalam hal mengenai adanya selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Mengenai alasan banding selengkapnya akan JPU KPK uraikan di dalam memori banding yang akan segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Selain dihukum pidana, Imam diketahui juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp18,154 miliar. Ini berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang meminta sebesar Rp19,154 miliar. Nah selisih pidana tambahan inilah yang menurut Ali berbeda dengan pendapat penuntut dan pihaknya berkeyakinan jika tuntutan penuntut yang sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum Imam, Wa Ode Nur Zainab menghormati langkah yang diajukan penuntut. Menurutnya hal tersebut merupakan hak dari penuntut umum, meskipun sebenarnya putusan majelis hakim sudah mengakomodir apa yang penuntut umum inginkan melalui surat dakwaan dan tuntutan.

“Putusan Hakim jelas banget hanya merujuk pada dakwaan dan tuntutan JPU dan mengabaikan pledoi kami yang jelas-jelas kami susun berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yakni terbukti dalam persidangan Pak Imam tidak terima suap dan gratifikasi. Artinya, harapan JPU telah dipenuhi oleh majelis hakim. Namun jika kemudian JPU ajukan Banding, itu hak JPU, kami hormati,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, beberapa kali hakim membacakan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak ada fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan alat bukti lain mengenai keterlibatan Imam dalam perkara tersebut. Dugaan penerimaan uang hanya berdasarkan petunjuk yang merupakan persepsi dan asusmsi hakim karena kedekatan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua