Sabtu, 04 Juli 2020

Ahli Sebut Jabatan Wakil Menteri Wujud Kekuasaan Diskresi Presiden

Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh presiden karena dinamika dan globalisasi yang berkembang dalam kehidupan bernegara, sehingga pada intinya Presiden diberikan kewenangan untuk mendesain struktur pemerintahan.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki presiden untuk membentuk organisasi pemerintahan negara, seperti membentuk kementerian, lembaga negara, non-kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya yang diperintahkan undang-undang. Kewenangan ini termasuk pula membentuk berbagai badan, pusat, dan unit kerja guna membantu kinerja presiden dalam melaksanakan mandat konstitusi untuk mencapai tujuan negara, seperti wakil menteri.

Hal ini disampaikan oleh Ahli Pemerintah, Eko Prasojo, dalam pengujian aturan mengenai wakil menteri dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) Perkara No. 80/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara, di Gedung MK, Kamis (2/07).

“Padahal organisasi pemerintahan itu (wakil menteri) merupakan pengejawantahan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945,” papar Eko.

Eko yang merupakan pakar Administrasi Negara ini, menjabarkan untuk memahami keberadaan wakil menteri perlu dipahami status dan kedudukan wakil menteri dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berpedoman pada UUD 1945, sambung Eko, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dengan sistem presidensial.

“Namun dalam kekuasaannya tersebut, presiden juga dibatasi oleh norma dengan mengutamakan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, presiden juga harus dapat membuat suatu struktur pemerintahan yang tidak bertentangan dengan asas negara hukum dan bentuk negara republik,” kata dia. (Baca: Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Kembali Diuji)

Berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang mendalilkan keberadaan wakil menteri maka seharusnya pihaknya mencermati terlebih dahulu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa presiden adalah pemegang kekuasan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada Pasal 10 UU Kementerian Negara, hanya disebutkan bentuk kelanjutan dari bagian organisasi pemerintahan yang dapat dibentuk oleh presiden guna menjalankan mandat konstitusi.

“Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh presiden karena dinamika dan globalisasi yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Sehingga pada intinya Presiden diberikan kewenangan untuk mendesain struktur pemerintahan. Dan perlu dipahami bahwa konstitusi tidak mengatur semua teknis pemerintahan seperti yang dibutuhkan presiden dalam pelaksanaan pemerintahannya,” jelas Eko yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Negara Kementerian PAN-RB periode 2011 – 2014.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua