Senin, 06 Juli 2020

Melihat Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha di Sektor E-Commerce

Ketua Bidang Ekonomi Digital Indonesia E-Commerce Association (IdEA), Bima Laga, mengatakan banyaknya regulasi di Indonesia mengurangi daya saing dengan e-commerce asing. Menurutnya, industri digital yang bersifat lintas batas atau borderless harus dibantu dengan kedinamisan regulasi.

“Pelaku usaha local kehilangan daya saing dan dipaksa bertarung dengan pelaku usaha asing yang secara sengaja menyediakan layanan ke Indonesia,” jelas Bima.

Sehingga, dia mengimbau agar pemerintah mengambil sikap untuk menyediakan equal treatment bagi pelaku usaha lokal dan asing. Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi regulasi khususnya kewajiban dan perizinan yang membebani pelaku usaha lokal.

Lalu, pelaku usaha e-commerce juga perlu diberikan insentif pendanaan, pajak, co-working space dan insentif non-materiil seperti pembinaan dan pendampingan. Kemudian, pemerintah juga diminta mengambil kebijakan dengan dasar data kuat dan mempertimbangkan hak kerahasiaan data.

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera, Muhammad Faiz Aziz, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang belum mendukung persaingan usaha sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam e-commerce. Dia menilai perlu revisi aturan persaingan usaha dan kemitraan agar berdimensi perdagangan barang dan jasa secara online karena UU 5/1999 dianggap masih bersifat perdagangan fisik.

Kemudian, dia menilai perlu adanya revisi regulasi persaingan usaha dan kemitraan agar berdimensi transnasional. Sebab, kata Azis, cakupan pelaku usaha industri e-commerce bersifat extraterritorial, namun penegakan hukumnya masih terbatas.

Azis juga menyoroti soal UU 5/1999 yang masih belum mengatur soal follow on damages atau dampak dari pelanggaran persaingan usaha yang ditimbulkan. Lalu, dia juga menilai perlu ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar mengatur fasilitasi kemudahan dalam mendorong daya saing UMKM.

“Misalnya, fasilitas perizinan usaha, HKI, pembentukan badan usaha, pelatihan, pembinaan. Dalam praktik, ada satu perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas demikian,” jelas Azis.

Terakhir, dia juga menyarankan perlu ada pengaturan mengenai soal pilihan hukum dan forum yang berlaku terkait hubungan kontraktual antara UMKM lokal dan penyelenggara e-commerce dalam negeri dan asing. 

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua