Ada hal menarik yang terungkap dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Upaya penindakan tersebut mengungkap adanya koneksi keluarga antar para pejabat legislatif eksekutif di daerah tersebut yang tidak tanggung-tanggung melibatkan pucuk pimpinan di masing-masing lembaga itu.
Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, mereka punya peran masing-masing dalam menjalankan aksinya yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi. Seperti Ismunandar, yang merupakan Bupati Kutai Timur mempunyai peran menjaga agar anggaran dalam proyek pengadaan barang dan jasa tidak dipotong.
“EU (Encek Unguria) selaku Ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim,” kata Nawawi dalam konferensi pers di kantornya. Encek diketahui merupakan istri dari Ismunandar.
Selanjutnya Musyaffa Selaku Kepala Bapenda merupakan orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Sementara Aditya Maharani selaku kontraktor, merupakan rekanan yang kerap mendapatkan proyek di wilayah itu adalah salah satu tim sukses Bupati.
“SUR (Suriansyah) selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. ASW (Aswandini) selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang,” terang Nawawi. Suriansyah dan Aswandini sendiri merupakan saudara kandung. (Baca: Bupati Kutai Timur dan Istri Usai Terjaring OTT KPK)
Politik dinasti rawan korupsi
Dilansir Antara, Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah menilai OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Kutai Timur menjadi bukti bahwa Politik Dinasti telah memberikan ruang akan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” kata Herdiansyah.