Senin, 06 July 2020

Dimensi Sengketa Data Pemilih Tinggi, KPU Benahi Perlindungan Data Pribadi

Anggota KPU RI Viryan menyebutkan pihaknya membutuhkan terutama menyangkut pemutakhiran data pemilih dan pencalonan. Tidak hanya itu, masukan juga akan digunakan  sebagai persiapan penyusunan Peraturan KPU. 

“(PKPU) tentang pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB),” ujar Viryan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim, dalam FGD tersebut memaparkan bahwa data profiling selama masa kampanye dan penghitungan suara berlangsung merupakan hal yang perlu diantisipasi oleh KPU.Edmon menyebutkan pada dasarnya data hasil Pemilu (agregat) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 

“Tetapi bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemilih,” ujar Edmon.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Sinta Dewi Rosadi, mengingatkan bahwa penyimpanan data pribadi harus menerapkan prinsip keamanan (secure) yaitu akurat dan terverifikasi, serta data telah terenkripsi dengan jangka waktu penyimpanan data paling singkat selama 5 (lima) tahun. 

“Persoalan data disini adalah siapa yang memiliki akses terhadap data dan apa saja yang dimusnahkan,” terang Sinta.

Kasubdit Kemenkominfo Riki Arif Gunawan mengingatkan KPU untuk memproses data secara legal, patut, akurat dan transparan. Menurut Riko, KPU sebaiknya selektif dalam memproses data pemilih. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua