Senin, 06 July 2020

​​​​​​​Status dan Hak Anak Perkawinan yang Dibatalkan Hingga Pidana bagi Pelaku Penghadangan Mobil

​​​​​​​Mengenal berbagai jenis sita dalam hukum acara perdata hingga hak pekerja outsourcing yang di-PHK tanpa kesalahan menghiasi rubrik Klinik Hukumonline selama sepekan.
Tim Hukumonline

Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat berbagai kalangan. Maka dari itu, menjelang usia yang ke-20, Hukumonline melalui rubrik Klinik Hukum tetap konsisten dalam mengedukasi masyarakat. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Tak hanya artikel, edukasi hukum ini berkembang pula untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui format seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast.

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan orang tuanya hingga ancaman pidana bagi pelaku penghadangan mobil.


  1. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya

Pembatalan perkawinan bisa berimplikasi pada status perkawinan yang dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) atau batal sejak dibatalkan oleh pengadilan. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu tetaplah anak sah, sehingga masih memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, baik dalam hal perkawinan maupun kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.


  1. Ancaman Sanksi Menghadang Mobil Agar Berhenti

Mencoba menghadang kendaraan yang sedang melaju di jalan raya agar kendaraan tersebut berhenti dan menepi dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan” yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dianggap sebagai percobaan tindak pidana, ketika perbuatan penghadangan tersebut sebatas pada perbuatan permulaan saja dan tidak selesai bukan karena kemauan si pelaku, karena kendaraan tersebut berhasil lolos.


  1. Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19

Prof. Eddy O. S. Hiariej berpendapat bahwa asimilasi dan integrasi narapidana di tengah wabah COVID-19 dapat dibenarkan. Salah satu alasannya adalah lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah over capacity, sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi lebih sulit dilakukan.

Prof. Eddy menekankan bahwa untuk berjalan efektif, butuh pengawasan ketat dan pembinaan agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan kejahatan. Maka dari itu, memang dibutuhkan peran di tingkat Ketua RT/RW dan Kepala Desa agar dapat membantu asimilasi dan integrasi narapidana ini.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua